Breaking News:

Salam

Gubernur dan DPRA Harmonis, Rakyat Menunggu Efek Positif

Ketika melantik Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh, pekan lalu, Mendagri Tito Karnavian antara lain mengingatkan bahwa membangun Aceh

FOTO HUMAS SETDA ACEH
Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, berdialog dengan Anggota DPRA setelah penutupan persidangan penyampaian Jawaban Gubernur Aceh terhadap Pendapat Badan Anggaran DPRA di gedung dewan setempat, Senin (9/11/2020) malam. 

Ketika melantik Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh, pekan lalu, Mendagri Tito Karnavian antara lain mengingatkan bahwa membangun Aceh tidak dapat dilakukan secara sendiri‑sendiri, tapi harus kompak antara pemerintah pusat dan daerah serta segenap unsur yang ada di Aceh mulai dari tingkat provinsi hingga ke desa.

Berulang‑ulang Tito mengajak para pemangku kepentingan di Aceh supaya kompak dalam menjaga keamanan dan membangun daerah ini. Pesan itu disampaikan Tito karena selama ini hubungan antara eksekutif dan legislatif tidak harmonis sehingga berdampak tidak baik bagi pembangunan Aceh.

"Saya mengucapkan selamat kepada Gubernur Aceh, Saudara Ir H Nova Iriansyah MT yang sudah dilantik, kiranya amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Bangun komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak agar tercipta kehidupan politik dan keamanan yang baik sehingga bisa melaksanakan berbagai program yang sudah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat Aceh," pesan Tito Karnavian yang juga mengimbau semua pihak agar mendukung Gubernur dalam melaksanakan tugasnya.

Lalu, usai pelantikan, Nova kepada wartawan juga berjanji menjaga amanah rakyat dan amanah yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian. "Rasa terima kasih dari lubuk hati paling dalam, saya sampaikan kepada rakyat Aceh yang telah memberi kepercayaan atas jabatan ini. Insya Allah akan saya jaga amanah ini dengan baik," katanya.

Kemarin, atau lima hari setelah dilantik, harian ini melaporkan hubungan Gubernur dengan DPRA mulai harmonis. Laporan mengenai perkembangan atau dinamika politik itu menjadi berita utama halaman depan.

Melunaknya sikap kedua pihak itu antara lain terindikasi pada adanya kesepakatan untuk mensahkan APBA 2021 melalui mekanisme qanun yang direncanakan pada akhir November ini. "Kalau terjadi sesuatu yang luar biasa, baru pergub. Tapi saya pikir tidak ada yang luar biasa," kata Nova optimis.

Gubernur mengakui belakangan ini hubungan eksekutif dan legislatif sudah membaik dan kembali secara bersama‑sama membahas berbagai kebijakan untuk Aceh, termasuk kebijakan anggaran. "Komunikasi sudah cair, sudah jalan lagi. Mudah‑mudahan sebelum 30 November sudah oke (APBA 2021)," katanya.

Lalu bagaimana denga sikap DPRA? Wakil Ketua DPRA, Safaruddin, mengakui bahwa sebelum pelantikan Gubernur Aceh, ada sebuah kesepahaman antara Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan DPRA di hadapan Direktur Jendral Keuangan Daerah Kemendagri. Safaruddin pun yakin, membaiknya komunikasi kedua pihak menjadi modal utama untuk mengesahkan APBA 2021 tepat waktu pada akhir November ini.

Atas perkembangan itu kita semua tentu sangat bersyukur, setidaknya untuk sementara ini. Dan, kita harus mengatakan bahwa perkembangan politik itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Sebab, bertahun‑tahun terakhir, suasana hubungan eksekutif dan legislatif provinsi ini, yang biasa justru ketidakharmonisan. Dan, Nova termasuk gubernur yang ikut menerima "warisan" itu.

Dan, kita juga yakin bahwa dinamika politik itu selalu berubah‑ubah menurut kepentingan. Seperti dikatakan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, bahwa dinamika kebijakan anggaran di Aceh adalah sebuah persoalan klasik yang saban tahun terjadi. Persoalan utamanya adalah porsi anggaran, di mana kedua pihak (Pemerintah Aceh dan DPRA) punya 'hajatan' masing‑masing. "DPRA tetap mempertahankan dan selama dana aspirasi atau pokir itu diakomodir eksekutif, pasti APBA tepat waktu. Publik membaca soal itu. Sebaliknya, ketika dana pokir yang diminta DPRA tidak terpenuhi, maka keseringan yang terjadi permbahasan anggaran tidak akan mencapai titik temu dan ujung‑ujungnya, pembahasan anggaran tetap diselesaikan oleh Mendagri. Dalam catatan MaTA, ada enam kali APBA harus diselesaikan Mendagri.

Untuk APBA 2021, harapan publik bukan hanya tepat waktu, tapi menurut Alfian, Pemerintah Aceh dan DPRA harus benar‑benar menyusun sebuah rancangan anggaran yang betul‑betul seimbang dan berpihak kepada rakyat, bukan hanya untuk kepentingan para elite. Dan, tidak terjadi penggemukan anggaran baik di eksekuif dan legislatif, terutama operasional mereka."

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved