Breaking News:

Salam

KIA Harus Kuat Menahan Intervensi

Gubernur Nova Iriansyah awal pekan ini melantik dan mengambil sumpah jabatan lima anggota Komisi Informasi Aceh (KIA) periode 2020‑2024

Editor: bakri
For Serambinews.com
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Komisi Informasi Aceh Periode 2020-2024 serta Keanggotaan Baitul Mal Aceh Periode 2020-2025 di Anjong Monmata, Banda Aceh, Senin (9/11/2020). 

Gubernur Nova Iriansyah awal pekan ini melantik dan mengambil sumpah jabatan lima anggota Komisi Informasi Aceh (KIA) periode 2020‑2024 hasil DPRA. Kelima komisioner dimaksud adalah Arman Fauzi, Hj Nurlaily Idrus SH MH, Muslim Khadri MSM, Andi Rahmadsyah, dan Muhammad Hamzah.

Kehadiran Komisi Informasi Aceh merupakan amanat rakyat yang tercantum dalam Undang‑Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  "Undang‑Undang ini mengatur tentang hak‑hak publik dalam mendapatkan informasi. Dengan adanya keterbukaan ini diharapkan sistem pemerintahan dan kinerja badan publik berjalan transparan sehingga berbagai potensi penyelewengan kekuasaan dapat kita cegah, dapat kita hindari bersama," kata Gubernur Nova.

Akan tetapi, Nova mengingatkan, tidak semua informasi yang ada di lembaga berbadan hukum wajib disampaikan kepada publik. Ada beberapa informasi yang tergolong mendapat pengecualian seperti informasi yang berkaitan dengan rahasia negara, berkaitan dengan penyelidikan, yang berkaitan dengan perlindungan atas hak kekayaan intelektual, dan lain‑lain.

"Batasan‑batasan inilah yang berpotensi melahirkan sengketa," kata Nova.

Untuk itulah undang‑undang tersebut mewajibkan pembentukan Komisi Informasi di tingkat pusat maupun provinsi. Untuk Aceh sudah berjalan sejak Juni 2012. "Alhamdulillah, berkat visioning dari Komisi Informasi ini pula semangat keterbukaan informasi di Aceh beberapa kali mendapat penghargaan di tingkat nasional."

Karena itu anggota Komisi Informasi Aceh yang baru dilantik diharapkan dapat melanjutkan keberhasilan yang dicapai komisioner sebelumnya, terutama dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan atau ajudikasi.

Sama seperti harapan Gubernur, kita masyarakat juga berharap KIA dengan komisionar yang nbaru ini dapat menjalankan fungsi sebaik‑baiknya. Sebab, sa;ah satu tujuan keberadaan KIA adalah berupaya mewujudkan budaya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sebaliknya, kita juga ingin mengingatkan bahwa informasi publik yang transparan dan akuntabel hanya bisa diwujudkan jika badan publik seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa menerapkan prinsip‑prinsip keterbukaan informasi publik secara baik dan benar.

Sesungguhnya, kehadiran KIA sangat strategis untuk hal‑hal keterbukaan informasi publik. D i era keterbukaan ini, informasi semua lini harus terbuka kecuali yang rahasia atau yang dilindungi undang‑undang.

Harapan publik, sebagai lembaga mandiri, KIA harus bebas dari pengaruh atau kontrol kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Meskipun kita tahu komisioner KIA dipilih oleh DPRA dan dilantik oleh gubernur.

Sifat kemandirian KIA mestinya betul‑betul lepas dari segala macam bentuk intervensi pihak‑pihak yang bersengketa, baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon. Para pakar hukum mengatakan, sifat mandiri KIA harus dimaknai setara dengan sifat merdeka yang dimiliki lembaga kekuasaan kehakiman.

"Bila dilihat dari ranah kekuasaannya, Komisi Informasi selaku lembaga negara independen adalah cabang kekuasaan di luar eksekutif, legislatif, maupun  yudikatif. Namun, lembaga seperti Komisi Informasi kerap menjadi underbow dari lembaga eksekutif sehingga kehilangan sifat kemandiriannya. Seharusnya, lembaga independen semacam Komisi Informasi harus bebas dari kekuasaan pemerintah. Terlebih, Komisi Informasi hadir dari hasil 'penyapihan' kekuasaan pemerintah. Jadi dulu itu merupakan kekuasaan pemerintah, tetapi karena zaman mengatakan bahwa pemerintah ternyata tidak becus mengerjakannya atau pemerintah kemudian tidak cukup baik menjalankannya, sehingga kemudian dia disapih, dibuatkan lembaga negara independen tersendiri," jelas Zainal Arifin, pakar hukum dari UGM Yogjakarta. Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved