Pemko Sabang Kembali Bahas Penanganan Kawasan Kumuh

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Pemko Kota Sabang, Kamis (12/11/2020), kembali melaksanakan ekspose akhir penyusunan profil dan masterplan penanganan kawasan Kumuh Krueng Raya. Kegiatan yang berlangsung di Aula Mata Ie Resort Hotel, ini dihadiri Wali Kota yang diwakili Asisten II Setdako Sabang, Drs Kamaruddin, Kepala Balai Prasarana PermukimanWilayah Aceh yang diwakili Kasie BPPW Aceh, Team Leader OC Aceh, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PUPR Sabang bersama para kabid masing-masing, pihak perbankan, serta stakeholder terkait lainnya. Ekspose ini merupakan rangkaian akhir dari proses penyusunan masterplan perencanaan Krueng Raya pada tahun 2020.

Kamaruddin dalam sambutannya saat membuka acara itu antara lain mengajak semua pihak untuk meninggalkan kegiatan yang biasa-biasa saja dan memulai sesuatu yang luar biasa seperti ini. “Melakukan perencanaan yang matang dan perlunya kolaborasi dari semua pihak merupakan hal penting untuk menuntaskan kawasan kumuh di Kota Sabang,” ungkap Asisten II Setdako Sabang.

Kamaruddin juga meminta semua pihak untuk tidak semata-mata berorientasi pada objek kegiatan, tapi juga pada perencanaan yang matang dan suistainable. “Tanpa kolaborasi, tidak ada pembangunan yang akan berhasil seperti yang ada selama ini. Karena itu, semua stakeholder harus ikut ambil bagian dalam hal perencanaan dan pelaksanaan realisasi semua kegiatan pembangunan,” pungkasnua.

Kepala Bappeda Sabang, Faisal Azwar ST MT juga menyatakan, perencanaan yang matang sangat penting untuk membangun daerah, terutama pada infrastruktur dasar. Hal ini, menurutnya, merupakan pilar penting yang harus diperhatikan. Di samping itu, perlu kolaborasi untuk membangun rasa peduli di antara stakeholder dalam rangka menyelesaikan masalah pembangunan di Sabang. Hal ini, tambah Fasial, bukan hanya menjadi tanggung jawab Bappeda atau program KOTAKU, tapi seluruh lini.

Program Kotaku, sebut Faisal, dalam pelaksanaannya perlu kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kota/kabupaten, masyarakat, serta stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda). Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

“Kami sangat berterima kasih atas pendampingan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh untuk Sabang dalam penyusunan masterplan penanganan kasawan Kumuh di Kota Sabang 2020-2024,” ungkapnya.

Acara yang turut dihadiri Kasie BPPW Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, Firmansyah Putra ST MT, ini mendapatkan tanggapan yang cukup baik dari seluruh stakeholder. “Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung Gerakan 100-0-100” yang berarti 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Ini sangat penting agar Pemkab/Pemko dapat memberikan dukungan penuh terhadap perencanaan yang matang dan terintegrasi,” harap Firmansyah.

Sumber pembiayaan Program KOTAKU berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder) serta dari lembaga mitra pembangunan pemerintah (World Bank, Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB dan Islamic Development Bank atau IsDB). Berdasarkan kebutuhan total pembiayaan, sumber dari mitra pembangunan pemerintah (Loan) sekitar 45 persen.

Untuk Sabang, pada awal tahun 2021 mendatang akan memulai kembali rangkaian review RP2KPKP ini dan direncanakan untuk kelanjutan dokumen DED dan RAB Krueng Raya serta masterplan perencanaan untuk tiga kawasan kumuh lainnya. (*)