Breaking News:

Opini

Reformasi Birokrasi (Masih) Jalan di Tempat

Dari waktu ke waktu sejak momentum reformasi 1998 silam, reformasi birokrasi terus menggema dari satu orde pemerintahan ke orde pemerintahan

Reformasi Birokrasi (Masih) Jalan di Tempat
IST
Moh. Anshari, Auditor Itjen Kementerian Agama RI

Oleh Moh. Anshari, Auditor Itjen Kementerian Agama RI

Dari waktu ke waktu sejak momentum reformasi 1998 silam, reformasi birokrasi terus menggema dari satu orde pemerintahan ke orde pemerintahan berikutnya. Sejalan dengan tuntutan reformasi 1998 yang menandai berakhirnya Orde Baru itu, agenda ini menjadi program yang dikanunkan dalam program pemerintah, dengan maksud untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Namun, menjelang dua dasawarsa sejak reformasi 1998, wajah birokrasi belum sepenuhnya berubah total, bahkan cenderung masih jalan di tempat.

Sejatinya, tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan tugas-tugas kepemerintahan yang diembannya. Berbagai ikhtiar pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi sebenarnya telah dilakukan sejak dekade yang lalu. Gelombang pertama dari reformasi birokrasi secara formal dimulai pada tahun 2004 sampai dengan 2009. Sebagai rintisan awal saat itu sifatnya masih terbatas instansional, dalam arti baru dilakukan oleh beberapa instansi atau lembaga pemerintah tertentu saja. Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini terbatas pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan area perubahan pada aspek kelembagaan, meliputi perubahan pada organisasi, budaya organisasi, ketatalaksanaan, regulasi dan deregulasi, serta sumber daya aparatur.

Gelombang kedua reformasi birokrasi dimulai pada 2010-2014, dimana pelaksanaannya bersifat nasional, dalam artian seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Secara konsepsi, sasaran yang hendak dicapai pun kian diperluas, yakni terwujudnya pemerintahan yang baik serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sementara area perubahan meliputi aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, peraturan perundang- undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur.

Gelombang kedua dari reformasi birokrasi ditandai terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Di samping itu dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) juga menerbitkan Peraturan Menpan & RB Nomor PER/15/M. PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, serta Peraturan Menpan & RB Nomor No: 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Grand design

Dalam Perpres Nomor 81 tahun 2010, dinyatakan bahwa grand design (rancangan induk) dari reformasi birokrasi berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu tahun 2010-2025. Sedangkan road map reformasi birokrasi adalah bentuk operasionalisasi grand design tersebut yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

Saat ini kita tengah berada di gelombang ketiga era reformasi birokrasi. Sesuai Peraturan Menpan & RB Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, peta jalan dari reformasi birokrasi gelombang ketiga ini didasarkan pada arah kebijakan pemerintah, yakni Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan Isu Strategis/Agenda Prioritas 2015-2019. Terkait Nawacita, pelaksanaan reformasi birokrasi mengacu kepada poin kedua, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Untuk mewujudkan poin tersebut jelas dibutuhkan aparat birokrasi yang berkualitas, berorientasi kepada kepentingan publik, jujur, dan bersih dari praktik KKN.

Terkait isu strategis, ada enam agenda prioritas yang dijadikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu reformasi birokrasi nasional, akuntabilitas kinerja, pengawasan, kelembagaan birokrasi, ketatalaksanaan, dan SDM aparatur. Dilihat dari muatannya, keenam agenda prioritas tersebut mengarah pada perbaikan sistem dan reformasi pelaksanaan birokrasi. Di samping itu, dalam pelaksanaannya telah ditetapkan instansi pembina atau pelaksana dari keenam isu tersebut.

Jalan di tempat

Sesungguhnya jika dilihat dari beragam perangkat regulatif menyangkut agenda perbaikan birokrasi, komitmen pemerintah sejak era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga era Joko Widodo ini telah banyak dilakukan. Ikhtiar itu muncul sebagai atas inisiatif pemerintah maupun lembaga legislatif.Ini bisa kita lihat dari lahirnya penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyempurnaan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa, telah ditetapkannya Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui seleksi yang ketat demi memperoleh aparat birokrasi yang berkualitas, dan sebagainya.

Namun, hasil-hasil yang dicapai tersebut belum sebanding dengan target-target yang diinginkan. Bahkan cenderung stagnan di tempat. Mengutip pendapat Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia Eko Prasodjo dalam sebuah kesempatan, bahwa reformasi birokrasi masih sebatas perubahan struktural, belum menyentuh persoalan budaya kerja ASN. Padahal, kedua aspek tersebut seharusnya berjalan seiringan dalam proses menciptakan ASN berkualitas dan menjawab kebutuhan zaman. (Kompas, 30/11/2018).

Sinyalemen pria yang juga mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi itu boleh jadi benar. Nyatanya, praktik pungutan liar (pungli) oleh aparatur negara, untuk sekedar mengambil salah satu contoh saja, masih menggurita sejak puluhan tahun lalu hingga kini. Data yang disampaikan Satuan Tugas Sapu Besih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) menyebutkan, selama dua tahun terakhir (hingga 15 Oktober 2018), Satgas Saber Pungli berhasil menangkap 12.146 orang terlibat pungli dan menyita barang bukti senilai Rp 320,3 miliar. Sementara, pengaduan masyarakat terkait praktik pungli jumlahnya mencapai 36.127 aduan. Di bagian lain, sektor pelayanan publik yang paling banyak diadukan terjadi praktik pungli (52 persen), disusul sektor pendidikan (20 persen), hukum (8 persen), perizinan (5 persen), kepegawaian (5 persen), serta pengadaan barang/jasa (5 persen).

Ironisnya, hampir separuh dari kasus tersebut hanya dikenai sanksi administrasi, tidak diproses hukum pidana (Kompas, 24/10/2018). Di samping praktek pungli, cukup banyak oknum ASN yang terlibat dalam praktik korupsi dan melakukan penyelewengan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat birokrasi. Yang menyedihkan, bahkan setelah dijatuhkan hukuman melakukan tindak pidana korupsi, mereka tidak diberhentikan sebagai ASN, masih menerima gaji dari negara.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) periode Januari 2015 hingga September 2018, ada 2.357 ASN terpidana korupsi baik yang dilakukan sendiri/kelompok ataupun suruhan kepala daerah/pimpinannya dan hingga saat ini belum diberhentikan dan masih menerima gaji. Dari fakta-fakta itu, dengan telanjang terbuka jelas agenda reformasi birokrasi belum membuahkan hasil yang diharapkan. Meski pemerintah telah berupaya terus-menerus mencanangkan program reformasi birokrasi, namun hasilnya belum optimal sebagaimana diharapkan.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved