Breaking News:

Dana Desa Bisa untuk Pencegahan Narkoba

Dana Desa ternyata bisa digunakan untuk kegiatan pencegahan narkoba. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Serambinews.com
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh, Azhari 

BANDA ACEH - Dana Desa ternyata bisa digunakan untuk kegiatan pencegahan narkoba. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bahkan memasukkan pencegahan narkoba ini dalam salah satu program prioritas penggunaan Dana Desa.

“(Dana Desa) bisa digunakan untuk mencegah narkoba. Malah sudah sejak tahun lalu, cuma mungkin belum maksimal,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh, Azhari, kepada Serambi seusai membuka Rapat Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Gampong yang berlangsung di Hotel Grand Permata Hati, Banda Aceh,  Kamis (12/11/2020).

Sebelumnya, saat menyampaikan pidato sambutan, Azhari menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi di desa-desa dan program-program prioritas penggunaan Dana Desa. Salah satunya adalah terkait narkoba. “Narkoba ini juga menjadi permasalahan di gampong-gampong. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh, ada sebanyak 82.415 penduduk Aceh yang terpapar, dengan prevelansi sekitar 2,8 persen,” sebutnya.

Selain narkoba, permasalahan lainnya di Aceh adalah kemiskinan yang sebanyak 814.000 orang (14,99%), stunting 34,18 persen, dan pengangguran 136.000 orang (5,52%). “Dana Desa ini diharapkan bisa menekan semua permasalahan itu sehingga masyarakat gampong menjadi sejahtera,” ujarnya.

Karena itu, agar penggunaan dana desa ini menjadi efektif dan sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah, maka dalam pengelolaannya diperlukan peran dari lembaga kemasyarakatan gampong. Lembaga kemasyarakatan gampong yang dimaksud meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesehateraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Karang Taruna, dan Dusun/Jurong.

“Lembaga kemasyarakatan gampong harus mendorong dan mengevaluasi penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh aparatur desa,” sebut Azhari.

Namun untuk bisa memaksimalkan peran dari lembaga kemasyarakatan ini, masing-masing lembaga terlebih dahulu harus mengetahui tugas dan fungsinya. “Jadi inilah tujuan kita melaksanakan rakor. Selama ini lembaga kemasyarakatan ini memang sudah berfungsi, tetapi perlu kita berdayakan lagi agar lebih optimal,” ujar Azhari.

Untuk masalah kemiskinan misalnya, lembaga kemasyarakatan yang bisa berperan adalah PKK, LPM, Posyandu dan bisa juga Dusun. Demikian juga dengan stunting, PKK dan Posyandu juga bisa mengambil peran. “Nah kalau untuk pencegahan narkoba, itu yang berperan adalah Karang Taruna. PKK dan Posyandu bisa juga,” imbuhnya.

“Karena itu masing-masing lembaga kemasyarakatan perlu diatur tugasnya, jangan sampai nanti masing-masing merasa bahwa itu adalah tugasnya,” kata Azhari lagi.

Tugas dari masing-masing lembaga kemasyarakatan itu dia harap bisa dirumuskan dalam rakor, dan selanjutnya diatur dengan peraturan bupati atau wali kota. Dengan demikian, Azhari berharap ke depan lembaga kemasyarakatan bisa terlibat aktif dalam penyusunan dan perencanaan APBG dengan berpartisipasi dalam Musrenbang.

Sementara itu, panitia penyelenggara rakor, Hasanuddin, menjelaskan, peserta rakor yang hadir berjumlah 30 orang, yang terdiri dari 23 peserta dari DPMG kabupaten/kota, dan 5 peserta aktif dari DPMG Aceh. Hasanuddin juga menjelaskan tujuan dari acara rakor, yaitu untuk menyamakan persepsi tentang keberadaan dan peran serta lembaga kemasyarakatan gampong.

“Tujuan lain, tersusunnya peraturan bupati/wali kota tentang lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong di kabupaten/kota,” demikian Hasanuddin.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved