Breaking News:

Opini

Berharap Syariat pada Pemimpin Baru

Akhirnya, pada Kamis 5 November 2020 M bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1442 H Aceh kembali memiliki Gubernur definitif

Editor: bakri
Berharap Syariat pada Pemimpin Baru
IST
Dr. Yuni Roslaili Usman, MA, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Oleh Dr. Yuni Roslaili Usman, MA, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Akhirnya, pada  Kamis 5 November 2020 M bertepatan dengan  19 Rabiul Awal 1442 H Aceh kembali memiliki Gubernur definitif. Hal ini selain perlu disyukuri,  yang lebih penting lagi adalah perlu disadari secara teosentris terkait firman Allah:  Katakanlah, "Ya Allah Pemilik kerajaan, Engkau berikan kerajaan (kekuasaan) kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan (kekuasaan) dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Hanya di tangan-Mu segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS Ali Imran:26).

Ayat ini memberikan bimbingan kepada kita untuk menyadari bahwa kepemimpinan dan kekuasaan adalah milik Allah SWT semata. Dia memberikan kepemimpinan dan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mencabutnya dari siapa yang Dia kehendaki. Dan diakhir ayat  ditutup dengan kalimat, "biyadikal khair" di tanganMu lah segala kebaikan. Artinya diberi atau dicabutnya kekuasaan keduanya adalah baik. Tidak perlu berbangga hati dengan pemberian kekuasaan  dan tak perlu berduka  dengan dicabutnya kekuasaan, karena keduanya pada hakikatnya adalah atas iradah Allah sang Maha Pemberi Kuasa.

Tentu banyak harapan yang dialamatkan kepada seorang pemimpin. Untuk konteks Aceh,  cerita kita masih seperti yang dulu, tentang syariat Islam. Tuntutan pelaksanaan syariat Islam  oleh masyarakat Aceh telah dilakukan sepanjang sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuntutan ini bukan suatu hal yang berlebihan mengingat bukan  saja dari faktor sejarahnya, namun Aceh juga mempunyai jasa yang besar atas berdirinya negeri ini.

Menyadari hal tersebut, akhirnya di era reformasi, Pemerintah Pusat mengeluarkan sejumlah undang- undang secara bertahap, sebagai payung hukum atas pelaksanaan syariat Islam di Aceh;  UU No.44 Tahun 1999 (tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh), UU No.18/ 2001 (tentang Otonomi Khusus bagi Aceh), UU No. 11/2006 (tentang Pemerintahan Aceh). Sejumlah regulasi ini telah memberi izin implementasi formal atas penegakan syariat Islam secara kaffah bahkan di ranah yustisi.

Jika kita telisik satu persatu undang- undang tersebut semuanya punya penekanan pesan yang sama  yaitu tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Namun yang perlu dipahami dari amanah undang- undang tersebut adalah pelaksanaan syariat Islam yang dimaksud bukan sekedar bersyariat dalam konteks  individu, atau konteks bermasyarakat saja. Karena  kedua aspek ini telah dan bisa dilakukan sendiri sedari dahulu  oleh masyarakat Aceh tanpa perlu berdarah- darah menuntut  kepada Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan syariat Islam.

Namun yang dituntut oleh Abu Beureueh dan para ulama dahulu adalah diizinkannya Aceh untuk mengatur negerinya ini berdasarkan syariat Islam dalam semua aspeknya, baik yang bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat dan terutama yang tidak bisa dilakukan oleh mereka sendiri, namun butuh kepada negara (baca: undang-undang) seperti masalah politik dan hukum.

Pemimpin di Aceh

Tugas Pemimpin dalam konteks Aceh adalah menjalankan amanah dari ketiga undang-undang tersebut untuk mewujudkan Aceh yang bersyariah secara kaffah yang telah dituangkan di dalam qanun. Di dalam Pasal 1 angka 22 dijelaskan "Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh". Di sini  tentu dipandang urgent keberadaan sebuah qanun. Namun pada kenyataannya qanun yang terkait dengan pelaksanaan syariat secara khusus masih sangat minim.

Dalam kontek jinayah, sejak diundangkan UU Nomor 44/1999,  baru ada lima buah qanun yang diundangkan, yaitu Qanun Khamar (Nomor 12/ 2003), Qanun Maisir (Nomor 13/ 2003), Qanun Khalwat (Nomor 14/ 2003), Qanun  Hukum Acara Pidana (Nomor 7/ 2013) dan  Qanun Jinayah  (Nomor 6/ 2014 ). Padahal tiga undang- undang di atas telah secara  luas  memberikan hak keistimewaan bagi Pemerintah Aceh untuk menjalankan syariat Islam secara kaffa.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved