Breaking News:

Opini

Berharap Syariat pada Pemimpin Baru

Akhirnya, pada Kamis 5 November 2020 M bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1442 H Aceh kembali memiliki Gubernur definitif

Editor: bakri
Berharap Syariat pada Pemimpin Baru
IST
Dr. Yuni Roslaili Usman, MA, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sementara  di sisi lain pula angka kriminalitas di Aceh juga meningkat secara signifikan (https://www.acehbisnis.com/news/polda-aceh- diakses 3 November 2020) Kondisi ini memberikan  arti bahwa lima buah  qanun jinayah selama 20 tahun dipandang sangat minim untuk sebuah legislasi hukum.

Keadaan ini menggambarkan bahwa perjuangan panjang dan berdarah- darah dahulu berjalan asimetris dengan harapan dan kenyataan di lapangan. Banyak keadaan yang menghadirkan kekecewaan masyarakat terkait pelaksanaan syariat Islam. Hal ini terjadi bisa disebabkan oleh banyak faktor, namun faktor utama tentu terletak pada  pemangku kuasa, sebab penguasalah yang paling berperan dalam melakukan pembentukan undang- undang (Zhu, Chew,&Spangler, 2005). Aspek tanggungjawab pemangku kuasa di sini termasuk pula dalam hal  koordinasi lembaga syariat dalam pelaksanaan hukum pidana Islam di Aceh yang dikeluhkan masyarakat masih kurang.

GAS POOOL

Rasanya tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Pak Nova Iriansyah sebagai gubernur baru dilantik, kecuali melakukan aksi gas pool untuk merealisaikan harapan masyarakat Aceh. Mungkin apa yang pernah dilakukan  Gubernur Pelaksanatugas (Plt) Azwar Abubakar bisa dijadikan bahan pertimbangan. Pada masa itu sudah  dibentuk lembaga Wilayatul Hisbah, telah ada Kesepakatan Bersama yang dibuat yang terdiri dari anggota Muspida dan Forkopimda sebagai langkah koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat  terkait pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Dan pada masa beliau pula pelaksanaan hukuman cambuk pertama kali di lakukan di Aceh bahkan di Indonesia. Dan  uniknya hadir  utusan  dari Pusat, atas nama Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, utusan Menteri Dalam Negeri,  bahkan sebelum dilakukan eksekusi, utusan dari Mahkamah Agung diminta untuk menyampaikan sambutan, di samping sambutan dari Plt Gubernur sendiri dan Wakil Ketua MPU Aceh (AlYasa': 2019).

Seperti janjiNya, Allah berfirman: Barang siapa yang menolong (menegakkan agama) Allah, Allah akan menolongnya, dan akan meneguhkan kakinya di muka bumi". Meskipun pihak luar banyak yang mengajukan keberatan atas pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh, namun dapat dipahami bahwa yang dilakukan mereka karena faktor ketidakfahaman atas kondisi Aceh yang istimewa dan khusus lagi bersyariat ini.

UU No.44/1999, UU No.18/ 2001 dan UU No. 11/2006  sesungguhnya  telah memposisikan Aceh sebagai negeri Islam di bawah naungan NKRI. Dan apa yang terjadi pada Gubernur (plt) setelah menyelesaikan tugasnya di Aceh, beliau menjadi anggota DPR RI dan kemudian diangkat menjadi Menteri PAN RB  dan hingga hari ini masih dihormati oleh masyarakat Aceh.

Demikian secuplik dinamika dan harapan atas  pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Banyak pihak berharap gubernur Nova Iriansyah dapat bekerja dengan baik, menjalankan amanah ini dengan istiqamah, menerapkan hukum dengan adil, tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas, memahami kondisi Aceh,   dan yang paling penting menjadikan pribadi dan keluarganya sebagai teladan bagi rakyatnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved