Breaking News:

Salam

Penegakan Prokes Harus Dijalankan Secara Serius

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, mengganti sejumlah pimpinan Polri di daerah karena dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan protokol

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/FOR SERAMBINEWS
Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11/2020). 

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, mengganti sejumlah pimpinan Polri di daerah karena dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan terhadap masyarakat di daerahnya. Para pimpinan Polri daerah yang terkena mutasi antara lain Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, Kapolres Jakarta Pusat, dan Kapolres Bogor.

"Ada dua  kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan yaitu Kapolda Metro Jaya kemudian Kapolda Jawa Barat," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono.

Argo tak menjelaskan alasan pencopotan kedua jenderal polisi berbintang dua tersebut. Namun, diketahui terjadi sejumlah kerumunan massa belakangan ini di daerah Jakarta dan Jawa Barat dan sejumlah kalangan menilai pihak kepolisian setempat membiarkannya.

Yang menjadi pertanyaan, "tepatkah keputusan Kapolri mencopot dua Kapolda terkait hal tersebut?" Politikus PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan, secara tegas menyatakan sangat mengapresiasi langkah tegas Kapolri itu untuk memaksa masyarakat mematuhi protokol kesehatan Covid‑19. "Orang lain disuruh PSBB, kita juga setengah mati di rumah, tapi ada yang sampai bikin kerumunan puluhan ribu orang. Itu keterlaluan yang membiarkannya," terang Trimedya.

Partai Amanat Nasional (PAN) juga menilai positif keputusan Kapolri mencopot dua kapolda.

"Menurut saya, sikap Kapolri ini juga sekaligus menjawab polemik di masyarakat yang seolah adanya diskriminasi hukum dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol Covid‑19. Di satu sisi ada yang seenaknya bikin acara tanpa usaha mencegah sedangkan di pihak lain masyarakat yang melaksanakan kegiatan tidak memperoleh izin, bahkan dibubarkan," kata politisi PAN yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR‑RI, Pangeran Khairul Saleh.

Terkait penegakan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penularan virus Corona, bukan hanya para kapolda yang dipantau, tapi para kepala daerah juga tak luput dari sorotan. Presiden Jokowi bahkan menyindir kepala daerah yang justru ikut berkerumun dan abai terhadap penegakan protokol kesehatan. Kendati demikian, Presiden tak menyebut sosok kepala daerah dimaksud. Ia pun meminta kepala daerah tak justru ikut berkerumun dan memberi contoh dalam penegakan protokol kesehatan.

"Saya juga minta Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur, kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh‑contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun," kata Presiden.

Ia mengingatkan agar daerah‑daerah yang sudah memiliki peraturan daerah mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan untuk betul‑betul menjalankan aturan tersebut secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu. Dalam hal ini, lanjut Jokowi, tugas pemerintah ialah mengambil tindakan hukum di mana ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan adalah suatu keharusan.

Ketegasan tersebut memang sangat diperlukan lantaran berdasarkan data terakhir per 15 November 2020, rata‑rata kasus aktif Covid‑19 di Indonesia sudah berada pada angka 12,82 persen yang jauh lebih rendah daripada rata‑rata kasus aktif dunia yang mencapai 27,85 persen. Rata‑rata kesembuhan pasien Covid‑19 di Indonesia juga sangat bagus, yakni mencapai 83,92 persen yang jauh lebih baik dibanding dengan angka kesembuhan dunia di angka 69,73 persen.

Presiden menambahkan, penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah semestinya dilakukan dengan tegas. "Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan‑pembatasan sosial, termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan," pungkas Presiden Jokowi.

Kita berharap upaya memaksa masyarakat agar patuhi prokes dalam rangka pencegahan penularan virus Corona harus terus dilakukan. Para pejabat yang bertanggungjawab untuk itu harus tegas. Aceh termasuk daerah yang banyak pelanggaran protokol kesehatan. Banyak warga beraktivitas di luar rumah tanpa memakai masker serta tak menjaga jarak. Para pemilik usaha seperti pertokoan dan warung masih banyak yang membiarkan pelanggannya masuk tanpa mengenakan masker. Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved