Breaking News:

Opini

Undang-Undang yang Baik

Saat menyebut UU ini, selalu ada pertanyaan penting yang terasa nyeleneh orang-orang mendengarnya, yakni draf UU yang versi berapa halaman

Sulaiman Tripa, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah 

Oleh Sulaiman Tripa, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah

Ada hal menarik saya alami, sebelum draf Undang-Undang (UU) Cipta Kerja diundangkan pada 5 November 2020 lalu. Terutama mereka yang mengetahui profesi saya sebagai dosen di kampus hukum. Saat menyebut UU ini, selalu ada pertanyaan penting yang terasa nyeleneh orang-orang mendengarnya, yakni draf UU yang versi berapa halaman? Apakah yang 812 halaman, 905, 1028, atau 1035?

Bagi orang di luar kampus hukum, tidak sepenuhnya memahami bahwa di dalamnya bidang hukum itu terkotak-kotak. Dalam ilmu hukum dinamakan sebagai bagian kekhususan (spesialisasi). Tahap ini diharapkan sebagai bagian untuk membuat suatu ilmu semakin tercapai pada posisi yang super spesifik. Jadi ketika seorang dosen hukum memberi alasan tidak memahami sepenuhnya tentang hukum tertentu, bagi orang luar kampus hukum akan terasa aneh. Dengan demikian, pertanyaan di atas yang muncul, jika tidak semua terjawab dalam tulisan ini, mudah-mudahan bisa dipahami.

Realitas (pertanyaan) di atas menjadi sesuatu yang penting dan baru dalam perkembangan berhukum. Sejumlah kampus hukum menyebutkan proses UU ini yang tidak taat dan abai terhadap sejumlah substansi. Mengapa kampus hukum turut mengomentari keberadaan UU ini? Saya berasumsi terkait dengan bagaimana ilmu hukum itu dipelajari. Ketika apa yang dilakukan pendalaman di kampus, lalu realitas berwujud berbeda, apa jadinya proses belajar-mengajar itu.

Atas dasar itulah, melihat sebuah UU sebagai sebuah proses pembelajaran mutlak dibutuhkan. Pembentukan UU selalu tidak bisa dihindari dari proses sekaligus substansi. Secara proses, tahapan, alur, dan bagaimana pembentukan dilakukan sangat penting diikuti. Secara substansi, apa yang dibentuk itu selaras dengan patron keilmuan, seperti asas, prinsip, dan sistematika substansi.

Kedua hal ini, proses dan substansi, tidak boleh diabai. Pemahaman bahwa suatu UU sangat penting dalam kehidupan bernegara, tidak lantas bisa dilupakan dua hal yang telah saya sebutkan. Hal inilah yang penting mendapat pembelajaran dalam pembentukan UU Cipta Kerja.

Politisi terlalu menyederhanakan masalah saat menyampaikan hal yang penting. Tawar-menawar masih berlangsung walau substansi telah diparipurnakan. Realitas ini menjadi catatan tidak baik bagi masa depan berbangsa dan bernegara. Jika sepakat dengan proses pembentukan UU sebagaimana telah diatur dalam UU Pembentukan Perundang-Undangan, seyogianya apa yang diatur di dalamnya harus diikuti. UU tersebut menjadi aturan main bagaimana sebuah UU dibentuk. Jika ini tidak diikuti, bukan saja abai terhadap aturan main, melainkan telah menjadi kekuatan untuk tidak taat terhadap hukum yang ada.

Soal penting

Harus diakui UU ini sebagai sebuah terobosan baru dalam bernegara. Dengan merevisi sekitar 77 UU, tidak salah UU ini ditempatkan dalam satu UU besar. disebut Omnibus Law, karena dengan satu UU ingin memberi kemudahan melalui revisi sejumlah UU yang lain.

Setidaknya ada tiga alasan bagi saya memosisikan UU ini penting dari segi konsep, namun ternyata tidak berjalan dengan baik dalam proses dan substansi. Pertama, negara kita sudah terjebak dari konsep negara hukum ke konsep negara undang-undang. Lebih dari 80 ribu peraturan perundang-undangan yang aktif mengatur berbagai sisi kehidupan warga di negara ini. Dengan realitas ini, sangat penting hadirnya UU tertentu yang mengatur banyak hal sehingga akan memudahkan warga.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved