Breaking News:

Penolakan Pekerja Tiongkok  dan Pendidikan STEM

Umumnya rakyat Indonesia beralasan, tidak perlu `mengimpor' TKA, apalagi di Indonesia sendiri memiliki banyak pekerja yang mengganggur

Penolakan Pekerja Tiongkok  dan Pendidikan STEM
IST
Dr. Jarjani Usman, M.Sc, Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Oleh Dr. Jarjani Usman, M.Sc, Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Selama ini, sejumlah daerah di Indonesia menolak kehadiran para pekerja asing (TKA) dari Tiongkok. Umumnya rakyat Indonesia beralasan, tidak perlu `mengimpor' TKA, apalagi di Indonesia sendiri memiliki banyak pekerja yang mengganggur, lebih-lebih sejak pandemi Covid-19 melanda. Namun pihak pemerintah beragumen bahwa kehadiran mereka (TKA) dibutuhkan untuk mengisi skills yang sangat dibutuhkan sejumlah proyek vital di Indonesia. Argumen ini menunjukkan bahwa ada kekosongan skills dari para kerja lokal.

Alasan itu bisa jadi benar, meskipun banyak juga yang beragumen lain. Ada yang mengatakan bahwa pemerintah sudah terikat kontrak dengan perusahaan-perusahaan dari negeri Tiongkok, termasuk mungkin adanya klausul kontrak tentang izin membawa serta para pekerja di negerinya. Tidak sedikit juga yang memandangnya dari sudut politik, yaitu dengan membuat praduga bahwa para pekerja itu sebenarnya dipersiapkan untuk menjadi penduduk Indonesia dalam rangka memenangi pemilihan presiden ke depan.

Terlepas dari prediksi-prediksi dan argumen-argumen tersebut, saya dalam tulisan ini ingin melihatnya dari sisi pendidikan. Tentunya tulisan ini berkaitan dengan argumen pemerintah Indonesia bahwa TKA dari Tiongkok dibutuhkan skillsnya untuk mengerjakan sejumlah proyek-proyek penting di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk di Aceh. Bagi saya, argumen pemerintah ini menunjukkan adanya ketidaksiapan kita dengan tenaga trampil. Hal ini berimplikasi serius terhadap dunia pendidikan, terutama dalam mempersiapkan tenaga-tenaga terampil Indonesia yang beriorientasi STEM (Science, Technology, Engineering, dan Math). 

Argumen ini juga mengharuskan pemerintah mengevaluasi kembali sejauhmana keberhasilan implementasi pendidikan STEM di negeri ini.  Apalagi sejumlah penelitian menemukan adanya beragam pemahaman pelaksana pendidikan terhadap pendidikan STEM, yang tak sedikit di antaranya ada yang jauh dari yang diharapkan. Misalnya, pada level ideal, pendidikan STEM sangat bagus dirumuskan, seperti tergambar dalam tujuan pendidikan nasional. Namun pada level operasionalnya sarat dengan masalah yang kompleks. 

Apalagi pendidikan STEM kini semakin digalakkan di berbagai negara, terutama di negara maju. Mereka beralasan bahwa Abad 21 membutuhkan para pekerja yang memiliki keterampilan-keterampilan dalam bidang Sains, Tehnologi, Engineering, dan Matematika (Radloff & Guzey, 2016). Targetnya ada tiga, yaitu reformasi pendidikan, peningkatkan ekonomi, dan keamanan negara (). Banyak peluang kerja dalam bidang STEM terbuka kini hingga di masa-masa yang akan datang (Chubb, 2013; Paul, Maltese, & Valdivia, 2020). Bahkan ada yang beragumen bahwa kemakmuran suatu negeri ditentukan sejauhmana penduduk negerinya memiliki skills yang berioentasi STEM (Chubb, 2013).  Karena itu, banyak pakar di Indonesia menyarankan setiap disiplin ilmu mengadopsi prinsip-prinsip atau pendekatan STEM, seperti pembelajaran berbasis problem solving dan pendekatan proyek.    

Kiranya argumen-argumen tersebut bukan hanya tidak bisa dinafikan, tetapi perlu difahami lebih serius apalagi bila mengamati kondisi Indonesia sebagai negeri mayoritas Muslim. Saat ini, dari sudut keamanan negara, Indonesia (dan sejumlah negara Muslim dunia) belum bisa memainkan peranan besar. Negara-negara Muslim dihimpit dua kelompok raksasa, blok komunis yang dipimpin Rusia dan Tiongkok, dan blok liberal dipimpin Amerika Serikat dengan sekutunya Uni Eropa. Mereka sangat kuat dengan STEM, yaitu penguasaan teknologi yang tinggi. Makanya ketika perang terjadi, negara-negara Muslim dunia, seperti Indonesia, Turki, Arab Saudi, dan lain-lain, terpaksa meminta bantuan negara-negara yang menguasai teknologi tinggi seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok.

Dalam konflik di Laut Cina Selatan, misalnya, Tiongkok dengan kekuatan teknologinya, sangat percaya diri menjalankan manuver-manuvernya. Tak ada negara ASEAN yang berani melawannya, sehingga hanya Amerika Serikat yang secara geografis berada jauh di Benua Amerika berani menantangnya. Tentunya, kehadiran AS bukan gratis.  AS pasti memetik sejumlah keuntungan, baik dari segi anggaran untuk mendanai kehadiran mereka, maupun penjualan senjatanya untuk negara-negara yang berusaha mempersiapkan diri menghadapi Tiongkok.

Selanjutnya, dalam kasus Muslim Uighur yang kabarnya diperlakukan diskriminatif dan represif oleh Tiongkok, negara-negara Muslim tak mampu berbuat banyak menekan negara Tirai Bambu tersebut. Hanya negara-negara non-Muslim seperti AS dan Eropa yang berani bersuara, yang tentunya berbeda bila pembelaan dilakukan negara-negara Muslim yang mendapati saudara-saudaranya diperlakukan semena-mena.

Berikutnya, dalam kasus penghinaan Islam dan Nabi Muhammad oleh Presiden Perancis, Macron, kita umat Islam terlihat hanya mampu menghadapinya dengan cara mengutuk dan memboikot produk-produk Perancis. Bahkan karena melihat lemahnya respon dari negara-negara Muslim, Macron sepertinya semakin beringas. Cermati saja bagaimana reaksinya terhadap pernyataan Presiden Turki Erdogan yang meminta Macron memeriksa ketidakberesan mentalnya. Pernyataan Erdogan dianggap sebagai pelecehan besar oleh Macron, yang didukung sejumlah pemimpin negara Eropa. 

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved