Breaking News:

Salam

Pusat Mendisiplinkan Para Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menerbitkan Instruksi Nomor 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian

For Serambinews.com
Mendagri Tito Karnavian 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menerbitkan Instruksi Nomor 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran virus Corona. Instruksi ini sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi yang meminta semua kepala daerah konsisten menegakkan protokol kesehatan (prokes).

Ada enam instruksi yang harus dilakukan kepala daerah dalam rangka pencegahan penularan Covid‑19. Pertama, para kepala daerah harus secara konsisten menegakkan protokol kesehatan Covid‑19 di daerah masing‑masing. Penegakan dimaksud adalah konsisten memakai masker, mencuci tangan secara benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut.

Kedua, para kepala daerah harus melakukan langkah‑langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid‑19. Kepala daerah diingatkan jangan hanya bertindak responsif/reaktif. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis. Dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

Ketiga, kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi di daerah masing‑masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi prokes Covid‑19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

Keempat, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah. UU tersebut antara menegaskan, kepala daerah harus menaati seluruh ketentuan perundang‑undangan. Dan, kepala daerah bisa berhenti karena; meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.

Kepala daerah atau wakil kepala daerah bisa diberhentikan, antara lain,  karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut‑turut selama 6 bulan, melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar larangan, dan melakukan perbuatan tercela. "Kepala daerah yang melanggar ketentuan perundang‑undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian," kata Mendagri dalam Instruksinya yang diterbitkan dua hari lalu.

Publik melihat, terbitnya instruksi itu sangat berkaitan dengan kasus terjadinya kerumunan massa di wilayah Provinsi DKI dan Jawa Barat. Gubernur Anies Baswedan dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil merupakan orang yang paling mendapat sorotan belakangan ini. Mereka dianggap tidak mencegah kerumunan massa di daerahnya.

Karena itu, Kemendagri sedang menunggu hasil pemeriksaan Anies oleh kepolisian sebelum menjatuhkan sanksi terhadap Gubernur DKI itu lantaran diduga melanggar protokol kesehatan. Pejabat Kemendagri pun mengatakan keputusan memberikan sanksi, juga berlaku untuk Ridwan Kamil.

Penyidik kepolisian mengatakan, setelah klarifikasi dengan Anies dilakukan, maka penyidik akan menentukan langkah selanjutnya dalam kasus kerumunan massa. ''Kalau ada indikasi pidana maka akan dilakukan gelar perkara, baru kemudian dinaikkan ke proses penyidikan,'' kata perwira Bareskrim Polri.

Kita tak mau melihat dinamika itu secara politis, tapi yang ingin kita katakan bahwa dari statemen‑statemen Presiden Jokowi, diikuti terbitnya Instruksi Kemendagri No 6 Tahun 2020, proses klarifikasi Anies oleh Polri, serta pencopotan dua kapolda dan dua kapolres di DKI dan Jawa Barat, kelihatan betul Pemerintah Pusat geram atas peristiwa‑peristiwa kerumunan massa yang terjadi di wilayah Jakarta dan Jawa Barat beberapa hari belakangan ini.

Tidak tidak tahu bagaimana kelanjutan "perseteruan" Anies cs dengan Pemerintah Pusat. Namun, ini harus menjadi pelajaran penting bagi kepala daerah, khususnya dalam penegakan protokol kesehatan. Sebab, hingga kini kasus‑kasus positif Corona masih terus berjangkit di senatero tanah air. Bahkan, beberapa negara Eropa yang sebelumnya sudah menyatakan "clean" dari Covid‑19, belakangan ini terjadi "ledakan" lagi yang disebut sebagai serangan gelombang kedua virus Corona. Karena itulah, kita bersama pemerintah harus tetap terus berhati‑hati menghadapi pandemi ini.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved