Breaking News:

Berita Aceh Selatan

Pembangunan Bermasalah, Masyarakat Tarok Minta Penegak Hukum dan Pemkab Aceh Selatan Turun Tangan

Masyarakat Gampong Labuhan Tarok, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan sudah mulai gerah dengan banyaknya masalah dan banyaknya pembangunan...

For Serambinews.com
Kondisi Kantor Pemuda Gampong Tarok, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan yang belum rampung dikerjakan. 

Laporan : Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Masyarakat Gampong Labuhan Tarok, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan sudah mulai gerah dengan banyaknya masalah dan banyaknya pembangunan yang terbengkalai di Gampong tersebut.

"Beberapa masalah yang muncul di Gampong Tarok, diantaranya pembangunan Kantor Pemuda yang terbengkalai. Sarana pipa air bersih yang terbengkalai dan pembelian tanah aset BUMG yang tumpang tindih. Di tambah lagi tidak transparannya para aparatur Gampong," ungkap tokoh masyarakat setempat, Syahril Sail kepada Serambinews.com, Sabtu (21/11/2020) malam.

Dari sekian banyak masalah tersebut, lanjut Syahril, pihaknya hanya meminta agar persoalan kantor Pemuda bisa segera dituntaskan dan diusut oleh pihak penegak hukum, karena lanjutnya, upaya musyawarah gampong yang melibatkan banyak pihak sudah berulang kali di lakukan.

"Pak Camat dan Kapolsek mungkin sudah bosan memfasilitasi soal ini. Kami sudah pernah lapor ke Kapolsek, pernah juga maret 2020 lapor ke inspektorat, dan pihak terkait lainya," sebutnya.

Syahril Sail juga menceritakan kronologis pembangunan Kantor Pemuda tersebut bersumber dari anggaran desa tahun 2019. Penarikan sudah mencapai 95 persen lebih tapi sekarang suduh November 2020 pembangunannnya masih terbengkalai.

"Tahun anggaran sudah lewat. Kondisi ini aneh, kenapa pencairannya bisa terjadi sementara progresnya masih rendah," ungkapnya.

Syahril menduga ada oknum yang bermain dalam proses pencairan anggarannya. Karenanya, Syahril meminta kepada Pemkab dan penegak hukum untuk evaluasi menyeluruh laporan keuangan Desa Tarok sejak tahun 2017 sampai dengan 2019. "Sebab kami duga ada banyak masalah disini," ungkapnya.

Dia melanjutkan, pembangunan kantor pemuda yang bersumber dari APBG 2019 itu sampai hari ini belum tuntas. Pembangunan Kantor Pemuda seluas 5,5 x 7,5 meter itu sudah dialokasikan Rp 200 juta, namun bangunannya belum selesai.

"Pencairannya diduga sudah dilakukan. Sehingga patut disinyalir adanya pelanggaran hukum. Untuk itu penegak hukum harus segera turun tangan," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Taufik Zass
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved