Breaking News:

Salam

Awas, Acara Melanggar Protkes akan Dibubarkan

Para petinggi di Kota Langsa bersepakat menegakkan kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Corona

Editor: bakri
Serambinews.com
Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE, Kapolres Langsa, AKBP Agung Kanigoro Nusantoro SH SIK MH, Dandim 0104/Atim, Letkol Czi Hasanul Arifin Siregar SSos MTr (Han), memimpin apel kebangsaan jaga keamanan dan kedamaian 

Para petinggi di Kota Langsa bersepakat menegakkan kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Corona yang sudah 10 bulan belum menunjukkan indikasi akan lenyap. Dari hari ke hari masih terus saja ada warga yang positif terinfeksi virus mematikan yang berasal dari Cina itu.

Untuk itulah, dua hari lalu, Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE menegaskan, dalam usaha memutus mata rantai Covid‑19 dan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari hari di tengah masyarakat, semua pihak harus bekerja sama secara baik.

Bersamaan dengan itu, Kapolres Langsa, AKBP Agung Kanigoro Nusantoro SH SIK MH, menyampaikan, di tengah pandemi Corona,  pihaknya berkomitmen untuk terus memantau penerapan protokol kesehatan di wilayah ini. Ia menyatakan polisi akan membubarkan kerumunan massa yang berpotensi memunculkan klaster baru wabah Covid‑19.

Dandim 0104/Atim, Letkol Czi Hasanul Arifin Siregar SSos MTr (Han), mengatakan pihak‑pihak terkait mulau dari tingkat kota, kecamatan, hingga desa harus terus bersinergi dalam pelaksanaan tugas di lapangan, terutama dalam upaya mencegah penyebaran Covid‑19.

Sebelumnya, Walikota Langsa sudah menerbitkan surat nomor 451/2311//2020, tanggal 21 September 2020, perihal intruksi penerapan protokol kesehatan. Surat itu meminta Kepala Satpol PP setempat agar menertibkan kerumunan warga di Kota Langsa jika melanggar protokol kesehatan.

Intinya, setiap kerumunan warga yang berpotensi memunculkan klaster penyebaran virus Corona, maka itu akan dibubarkan oleh pihak‑pihak yang sudah mendapat kewenangan. Secara nasional, Polri sudah membubarkan 1.357.361 kali kerumunan massa.

Masalahnya, di Aceh ini, kerumunan massa umumnya terjadi pada acar kenduri, seperti pesta pernikahan, dan lain‑lain. Yang kita tahu, selama ini untuk acara kenduri dan pesta pernikahan, masyarakat tidak perlu minta izin kepada kepolisian atau pemerintah setempat.

Dan, selama pendemi yang sudah sembilan bulan, ada beribu‑ribu acara pesta perkawinan di Aceh yang berjalan lancar‑lancar saja. Acara‑acara itu dilaksanakan rumah‑ruma permukiman warga maupun di tempat‑tempat khusus seperti hotel dan gedung‑gedung sewaan. Ya, acara itu lancar‑lancar saja. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua acara itu sudah cukup aman bagi orang‑orang yang hadir di sana?

Inilah yang tidak bisa terjawab, sebab hingga kini pemerintah kita di Aceh belum pernah menelitinya, seperti yang dilakukan di DKI dan Jawa Barat pasca acara‑acara keramaian bau‑baru ini. Karena ada penelitian secara laboratories, acara di DKI dan Jabar itu bisa diklaim menjadi klaster virus Corona. Sebab, sebagian dari orang‑orang yang hadir di sana ternyata kemudian positif terinfeksi virus Corona.  

Maka, jika sudah ada kemitmen Pemerintah bersama pihak terkait untuk membubarkan kerumunan massa yang berpotensi menjadi klaster penyebaran virus Corona, maka bagaimana dengan acara‑cara kenduru pesta pernikahan yang digelar masyarakat? Inilah yang harus disosialisasikan sehinga pihak "pengawas prokes" tidak sampai bentrok dengan masyarakat yang sedang menggelar hajatan.

Artinya masyarakat di Aceh ini harus dijelaskan bagaimana seharusnya menggelar hajatan pernikahan dan kenduri lainnya di tengah pandemi ini. Masyarakat harus betul‑betul tahu batasan‑batasan terlarang dalam berkenduri di tengah ofensif Covid‑19 yang sudah memukul berbagai sisi kehidu pan kita, mulai kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga ke sosial budaya.

Akhirnya kita ingin tegaskan bahwa mencegah kerumunan massa jauh lebih efektif untuk mengendalikan penularan Covid‑19 daripada memberi sanksi setelah kerumunan terjadi. Semoga pihak pemerintah bersama jajaran terkait secara bijak bisa memberi pengertian kepada masyarakat tentang cara‑cara menggelar acara selama pandemi. Sebaliknya, masyarakat juga jangan terlalu memaksa menggelar acara jika tak sanggup mematuhi protokol kesehatan.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved