Breaking News:

Opini

Pembangunan Infrastruktur: Pelayanan vs Kewenangan

Dalam sejumlah diskusi terungkap bahwa masalah utama pembangunan infrastruktur di Aceh adalah kepentingan pelayanan, batasan kewenangan

Pembangunan Infrastruktur: Pelayanan vs Kewenangan
IST
Muhammad Adam, M.Ed, Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Oleh Muhammad Adam, M.Ed, Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dalam sejumlah diskusi terungkap bahwa masalah utama pembangunan infrastruktur di Aceh adalah kepentingan pelayanan, batasan kewenangan, dan keterbatasan anggaran. Banyak aspirasi pembangunan yang tidak bisa direalisasikan karena terbentur dengan batasan-batasan kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat. Dilema pembagian kewenangan ini paling kentara terjadi di bidang infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sungai, pantai, pertanian, perkebunan, dan transportasi.

Di bidang pembangunan jalan misalnya, kewenangan pemerintah pusat hanya untuk jalan antarprovinsi. Sedangkan jalan antarkabupaten merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dan sisanya adalah kewenangan pemerintah kabupaten. Begitu juga untuk bidang pengairan, di Aceh hanya ada lima aliran sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan ratusan sungai lain berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sama halnya dengan irigasi dimana kawasan sawah di atas 3.000 hektare baru dapat ditangani oleh APBN. Sedangkan di bawah itu, kewenangannya ada di pemerintah daerah. 

Kalau ditilik dari aspek regulasi, pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah paling kentara diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jika dilihat dari tujuan pembentukan undang-undang itu, semangat pengaturan kewenangan bertujuan memberi kejelasan dan menghindari tumpang tindih kewenangan antara tupoksi pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Harapannya, akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Ketidakadilan pembangunan

Meskipun semangat pembagian kewenangan untuk meningkatkan pelayanan dan efesiensi serta afektivitas penyelenggaraan pemerintah, namun yang terjadi di daerah justru ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan antara yang dilakukan pemerintah daerah dan pusat. Contohnya, di sektor jalan, menurut data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, persentase kemantapan jalan nasional sudah di atas 90 persen. Sedangkan jalan provinsi masih 60 persen dan jalan kabupaten yang masuk kategori baik baru sekitar 30 persen.

Bahkan di Aceh, dari 21.000 kilometer (Km) jalan nasional, 95 persen (kurang lebih 20.000 KM) di antaranya sudah memenuhi standar kemantapan jalan. Sedangkan jalan daerah masih banyak yang belum memenuhi standar. Kita dapat mengamati secara jelas di lapangan bahwa kualitas jalan nasional dan daerah, sangat jomplang perbedaannya.

Dalam konteks ini, fungsi jalan sebagai sarana pendukung pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata. Karenanya, tidak mengherankan jika pertumbuhan ekonomi terpusat di kota. Sedangkan di desa, pertumbuhannya melamban. Sebagai contoh, jalan-jalan di kawasan persawahan umumnya dalam kondisi tidak memenuhi standar baik luas maupun kualitasnya. Hal itu tentu saja berdampak terhadap biaya mobilisasi hasil pertanian. Ujung-ujungnya berimbas pada harga jual. Akumulasinya berdampak kepada kesejahteraan petani.

Karena itu, penulis menilai bahwa dua dari tujuh prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2020-2024, sudah sangat tepat. Kedua agenda pembangunan dimaksud yang relevan dalam konteks ini adalah penguatan infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar serta pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah (Pepres Nomor 18 Tahun 2020).

Egoisme daerah-pusat

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved