Breaking News:

Opini

Pembangunan Infrastruktur: Pelayanan vs Kewenangan

Dalam sejumlah diskusi terungkap bahwa masalah utama pembangunan infrastruktur di Aceh adalah kepentingan pelayanan, batasan kewenangan

Pembangunan Infrastruktur: Pelayanan vs Kewenangan
IST
Muhammad Adam, M.Ed, Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketidakadilan pembangunan seperti penulis gambarkan di atas juga disebabkan keegoisan pemerintah derah dan pusat. Dalam pengalaman mendampingi salah satu anggota DPR RI dari Aceh yang duduk di Komisi V (bidang infrastruktur), sering sekali penulis mendapati bahwa pemerintah pusat `enggan' menangani hal-hal yang menjadi tupoksinya pemerintah daerah. Contohnya, pembebasan lahan untuk pembangunan suatu infrastruktur oleh pemerintah pusat melihat itu merupakan kewajiban pemerintah daerah karena regulasinya memang mengatur demikian.

Dalam pemetaan kewenangan tersebut, yang dirugikan adalah masyarakat. Tidak jarang kita lihat masyarakat yang menderita karena kebanjiran akibat abrasi pantai maupun luapan air sungai. Namun, pemerintah saling lempar tangan soal kewenangan dan keterbatasan anggaran. Contohnya, baru-baru ini puluhan rumah di pedalaman Paya Bakong, Aceh Utara, amblas ke sungai akibat rusaknya tebing sungai di desa mereka.

Di samping itu, puluhan warga harus mengungsi karena khawatir bantaran sungai tersebut akan tergerus derasnya arus sungai secara terus menerus. Terkait hal ini, Pemkab Aceh Utara menyatakan belum bisa memperbaiki tebing sungai tersebut dengan alasan terbatasnya anggaran. Sedangkan pemerintah pusat, tidak bisa menanganinya karena itu bukan kewenangan mereka.

Dalam kondisi pengklaplingan kewenangan dan keterbatasan anggaran, kepala daerah akan menjadi penentu. Contoh kasus di atas, sikap proaktif kepala daerah sangat dibutuhkan. Pemerintah Pusat tidak akan secara `sukarela' turun melakukan penanganan bila kepala daerah setempat tidak `mengajak' (kalaupun bukan memohon) untuk turun tangan. Kalaupun mereka membuat justifikasi bencana atau darurat, tentu saja skala tingkat desa dianggap kecil untuk pemerintah pusat turun tangan. Toh, ada pemerintah daerah yang seharusnya bertanggung jawab. Namun, pada saat bersamaan, pemerintah daerah menyampaikan tidak ada anggaran untuk menanganinya.

Penulis melihat bahwa akan ada kondisi yang lebih solutif bila kepala daerah mau bekerja lebih keras berkomunukasi dengan kementerian dan anggota DPR RI di bidang terkait. Sebagai contoh, pembangunan jalan ke makam Cut Meutia di pedalaman Aceh Utara yang sudah dianggarkan pemerintah pusat melalui APBN. Secara kewenangan, jalan tersebut bukanlah tupoksi pemerintah pusat.

Namun, dengan kegigihan anggota Komisi V DPR RI dari Aceh serta dukungan pemkab setempat, advokasi tersebut membuahkan hasil pada tahun 2021 akan dimulai pembangunannya secara bertahap. Ini adalah salah satu contoh kasus dimana proaktif dan kooperatif pemerintah daerah akan menembus batasan-batasan birokrasi dan kewenangan.

Jika kemudian kondisi ini dikonfrontasikan dengan argumentasi kekhawatiran akan terjadi temuan oleh badan yang berwenang memeriksa anggaran, tentu saja negara sudah memberikan ruang-ruang kompromi supaya masyarakat tetap terlayani terlepas anggarannya darimana. Ruang kompromi tersebut tersedia melalui skema diskresi Menteri, diskresi Presiden, DAK, tugas pembantuan atau skema-skema lainnya. Toh, bagaimanapun juga regulasinya, negara harus hadir di saat menyarakat membutuhkan.

Dalam perspektif kemanusiaan inilah, tercipta ruang-ruang lobi dan komunikasi supaya masyarakat tetap terlayani dalam kondisi pembatasan kewenangan dan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah dan pusat. Jika kepala daerah dan perangkatnya cuma pasif menjalankan dan menghabiskan apa yang ada, maka rakyatlah yang akan menanggung beban penderitaan dari `kemalasan' pemimpinnya. Pertanyaannya, sampai kapan?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved