Breaking News:

2021 Aceh Dapat Rp 48,9 Triliun

Provinsi Aceh ada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 48,9 triliun

Humas Pemerintah Aceh
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 kepada Rektor Unsyiah Samsul Rizal di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (27/11/2020) 

BANDA ACEH - Provinsi Aceh ada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 48,9 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dokumen DIPA dan TKDD itu diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, Syafriadi, kepada Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Jumat (27/11/2020), di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh.

Gubernur selanjutnya menyerahkan DIPA dan TKDD itu kepada kepada beberapa satuan kerja kementerian/lembaga dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota. Sisanya diserahkan secara daring yang diikuti oleh keseluruhan peserta secara online.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, Syafriadi, dalam pidato sambutannya mengatakan, DIPA dan TKDD 2021 itu secepatnya diserahkan kepada Pemerintah Aceh agar proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bisa segera dilaksanakan. “Sehingga penandatangan kontrak bisa dilaksanakan pada bulan Januari 2021.” katanya.

Selain itu, dengan cepatnya penyerahan dokumen dimaksud, pemerintah daerah bisa segera melakukan koordinasi dengan satker dinas terkait, termasuk desa, untuk melakukan percepatan pemenuhan dokumen penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Desa. Termasuk juga menetapkan pejabat perbendaharaan di setiap satuan kerja masing-masing.

“Kami berharap satuan kerja terus meningkatkan sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif guna mencapai target kebijakan fiskal tahun 2021, berupa percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi,” ujar Syafriadi.

Sementara itu, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam sambutannya menyebutkan, anggaran sebesar Rp 48,9 triliun itu terdiri dari DIPA kementerian dan lembaga senilai  Rp 14,46 trilliun dan Daftar Alokasi TKDD sebesar Rp 34,4 triliun.

Untuk belanja kementerian dan lembaga, dari alokasi Rp 14,46 triliun, sebesar Rp 6,95 triliun merupakan belanja pegawai, Rp 4,53 triliun belanja barang, Rp 2,94 triliun belanja modal, dan belanja bantuan sosial Rp 37,2 miliar. “Kalau dilihat dari kewenangannya, alokasi anggaran untuk kewenangan kantor pusat senilai Rp 2,94 triliun, kantor daerah Rp 11,1 triliun, kewenangan dekonsentrasi Rp 119,9 miliar, dan kewenangan tugas perbantuan Rp 241,6 miliar,” sebut Nova.

Sementara untuk Daftar Alokasi TKDD sebesar Rp 34,4 triliun, terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam Rp 612 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 14,5 triliun, DAK fisik Rp 2,5 triliun, DAK non-fisik Rp 3,4 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 519 miliar, dana otonomi khusus Aceh  Rp 7,8 triliun, dan dana desa Rp 4,9 triliun.

Nova berharap dengan telah dilakukannya penyerahan DIPA dan TKDD untuk pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal itu, seluruh satuan kerja dapat segera melakukan lelang, terutama untuk belanja modal. Dengan itu seluruh kegiatan dapat segera dilakukan per awal tahun 2021. "Ayo lakukan proses lelang sejak dokumen anggaran diterima agar pada awal Januari 2021 sudah dapat dilakukan penandatanganan kontrak dan pelaksanaan anggaran," pinta Nova.

Sesuai dengan instruksi Presiden, Gubernur juga meminta semua pihak harus mengubah cara bergerak dan mindset. Pola-pola lama perlu ditinggalkan, anggaran harus dilaksanakan secara efektif dan akuntabel agar proses pembangunan serta pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Aceh dapat terwujud dengan cepat.

Dalam setiap program dan kegiatan yang bakal dilaksanakan, Nova meminta agar semaksimal mungkin memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Tujuannya agar perputaran uang dan roda perekonomian Aceh dapat lebih baik. “Alokasi anggaran yang cukup besar itu hendaknya dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat,” kata Nova.

Dia juga berpesan agar seluruh pihak terkait agar selalu berkoordinasi dan memperkuat sinkronisasi, keterpaduan, serta sinergi antar kegiatan yang didanai APBK, APBA, APBN, hingga Dana Desa, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun depan bisa menjadi lebih baik.

“Kika tahun ini kita masih terkendala dengan pandemi Covid-19, tahun depan Insya Allah, kalau semua program dan kegiatan pembangunan cepat dilaksanakan, ekonomi masyarakat kita bisa kembali berjalan normal,” demikian Nova Iriansyah.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved