Breaking News:

Pemantauan APBD

Mendagri Bentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD

Tim akan memberikan layanan konsultasi bagi pemerintah daerah, apabila terdapat ketidakjelasan informasi untuk merealisasikan anggaran di daerah.

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Taufik Hidayat
For Serambinews.com
Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian  bentuk 4 (empat) tim khusus, yaitu Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD, Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Perekaman Data Kependudukan, dan Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkades 2020. 

Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, Selasa, (1/12/2020) di Kantor Kemendagri, Jakarta. 

Mendagri menerbitkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 910.05-3814 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Pandemi Covid-19

Tim ini, ujar Benni, bertugas melakukan pemantauan di daerah, untuk memastikan penyerapan APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan secara optimal untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat.

Tim juga akan melakukan pendalaman terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan sekaligus melakukan asistensi percepatan penyerapan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam masa pandemi Covid-19 ini.

“Selanjutnya, tim akan memberikan layanan konsultasi bagi pemerintah daerah (Pemda) apabila terdapat ketidakjelasan informasi untuk merealisasikan anggaran di daerah,” ujar Benni.

Selanjutnya Surat Keputusan Mendagri Nomor 273-4575 Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Tim ini diharapkan dapat mendukung sinergitas, efektivitas dan transparansi pelaksanaan Pilkada di 270 daerah, sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan pemungutan suara sampai tingkat KPPS.

Baca juga: Realisasi Anggaran Satker Setjen Kemendagri Baru 79,71 Persen, Begini Harapan Sekjen Muhammad Hudori

Baca juga: Kemendagri Optimis Target Partisipasi Pemilih 77,5 Persen Dapat Tercapai

Baca juga: Tak Ada Anggaran Pilkada dalam APBK 2021, Ini Tanggapan Bupati Aceh Singkil

Baca juga: Pilkada Serentak 9 Desember 2020 Jadi Hari Libur Nasional

“Tim tersebut akan bertugas untuk melakukan pemantauan dan asistensi di 32 Provinsi dalam rangka mendukung Pilkada yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, dan secara random akan memastikan kesiapan KPPS dalam proses pemungutan suara, mulai dari penyiapan TPS, bilik suara, kertas suara, kesiapan petugas, saksi dan sampai kepada jadwal kehadiran pemilih pada setiap jam. Intinya setiap tahapan pemungutan suara harus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 ” tandas Benni.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved