Breaking News:

Salam

APBA 2021 Disetujui, Semoga Semuanya Beres

DPRA menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021 sebesar Rp 16,9 triliun untuk disahkan menjadi Qanun APBA 2021

FOTO HUMAS DPRA
Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT (kiri), menyerahkan dokumen RAPBA 2021 kepada Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, dalam Sidang Paripurna Penyampaian Kota Keuangan RAPBA 2021, di Gedung Utama DPRA, Rabu25/11/2020). 

DPRA menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021 sebesar Rp 16,9 triliun untuk disahkan menjadi Qanun APBA 2021 pada Senin (30/11/2020). Keputusan sidang paripurna DPRA ini menjadi pedoman dan dasar bagi Kemendagri dalam mengevaluasi APBA.

Dalam keputusan tersebut, DPRA menyetujui pendapatan Aceh Rp 14,1 triliun, belanja Aceh Rp 16,9 triliun serta defisit/surplus Rp 2,8 triliun. Selain itu, pada bagian pembiayaan Aceh jumlah penerimaan Rp 2,8 triliun, pengeluaran Rp 80 miliar serta pembiayaan netto Rp 2,8 triliun.

Pagu belanja APBA 2021 senilai Rp 16,990 triliun itu, direalisasikan dalam empat pos anggaran. Pertama belanja operasi senilai Rp 9,857 triliun, kedua belanja modal Rp 3,030 triliun, ketiga belanja tidak terduga Rp 326,815 miliar, dan keempat belanja transfer sebesar Rp 3,775 triliun.

Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, mengatakan bahwa Raqan APBA 2021 tersebut bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Setelah itu, bakal digelar paripurna kembali. "Insya Allah kita hadir kembali ke tempat ini untuk mengikuti penutupan masa persidangan DPRA tahun 2020 dengan agenda penyampaian dan pembahasan Raqan APBA 2021 yang akan dijadwalkan kembali setelah selesainya evaluasi oleh Mendagri," kata Dahlan.

“Di Kemendagri nanti, Tim Evaluasi Anggran Daerah akan melihat kembali usulan program kegiatan dan pagu anggaran dalam APBA 2021, apakah penempatannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum. Setelah Tim Kemendagri mengevaluasinya, baru qanun APBA itu dibuat peraturan gubernur, penjabaran program, dan kegiatannya untuk dilaksanakan seluruh SKPA,” jelas Sekdaprov Aceh, Taqwallah.

Terhadap hasil sidang itu, dari segi waktu penyetujuannya kita sangat menghargai. Sebab, dibanding tahun-tahun sebelumnya, kali ini RAPBA disetujui lebih cepat oleh dewan, meskipun harus dievaluasi lagi di Kemendagri Akan tetapi, dari sisi formula alokasi anggaran, kita belum bisa berkomentar karena detail dokumen anggaran itu masih beredar sangat terbatas. Mestinya memang akan ada yang mengomentari soal formula anggaran. Misalnya, dengan APBA yang hampir Rp 17 triliun, apakah ideal untuk belanja modalnya Rp 3 triliun?

Kita ingin mengatakan bahwa sejak beberapa tahun terakhir, kita melihat ada sejumlah langkah pemerintah mendisiplinkan proporsi alokasi anggaran untuk belanja pegawai dalam anggaran daerah. Badan Kepegawaian Negara (BKN), misalnya, sejak 2013 mulai membatasi dan bahkan menolak pengajuan formasi penerimaan PNS bagi daerah yang memiliki belanja pegawai di atas 50% dari total anggaran daerah kabupaten/kota atau provinsi.

Masih untuk tujuan yang sama, Kemendagri mengambil sisi pendekatan lain, di antaranya mewajibkan pemerintah di daerah mengalokasikan anggaran untuk belanja modal dan lain-lain dengan persentase minimalnya sudah ditentukan. Dan, persentase yang ditentukan itu dianggap paling ideal berdasarkan hasul kajian. Artinya, jika persentasi pengalikasian anggaran untuk sektor-sektor tertentu tak mencapai sebesar ketentuan minimal, maka anggaran daerah itu dianggap kurang ideal.

Misal, idealnya, anggaran yang baik itu, belanja pegawainya kurang dari 50 persen. Tapi, kenyataannya, hasil penelitian beberapa tahun ditemukan ada  291 daerah yang mengalokasikan 50 persen hingga 76 persen.

Makanya, kita berharap RAPBA 2021 yang sudah disetujui DPRA hendaknya sudah mengakomodir semua rambu-rambu sehingga dalam evaluasi oleh Kemendagri tidak lagi ditemukan pos-pos anggaran yang harus dikoreksi. Catatan kita, hampir setiap tahun Kemendari selalu menemukan sejumlah pos anggaran di APBA yang harus dikoreksi karena dianggap melanggar rambu-rambu.

Kemudian, kita pun berharap proses evaluasi di Pusat nanti bisa berjalan cepat sehingga APBA 2021 bisa derealisasikan tepat waktu. Sebab, di tengah pandemi ini, semakin banyak rakyat Aceh yang nafkahnya tergantung pada anggaran daerah baik di kabupaten/kota maupun provinsi.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved