Breaking News:

Pecatan PNS Dalangi Penipuan dari Penjara

Ditreskrimum Polda Aceh berhasil membongkar kasus penipuan berkedok pembangunan rumah duafa yang mengatasnamakan Kementerian Pekerjaan Umum

Editor: bakri
Serambi Indonesia
Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Ery Apriyono, SIK, M Si didampingi Dirreskrimum Kombes Pol Sony Sonjaya, SIK, dalam konferensi pers terkait kasus penipuan di Mapolda Aceh, Rabu (2/11/2020). 

* Berkedok Bangun Rumah Duafa

* Korban Mencapai 17 Orang

BANDA ACEH - Ditreskrimum Polda Aceh berhasil membongkar kasus penipuan berkedok pembangunan rumah duafa yang mengatasnamakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Aksi tersebut dilakukan oleh tiga pria di dua kabupaten/kota yaitu Pidie dan Lhokseumawe. Kasus penipuan itu dikendalikan oleh tersangka utama, JK, pecatan PNS yang kini mendekam di penjara karena kasus penipuan dan korupsi.  Dari balik jeruji besi, JK mengendalikan penipuan tersebut bersama dua rekannya di luar penjara yakni Rz dan Ml. 

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Ery Apriyono SIK MSi, mengatakan, kasus itu diselidiki Ditreskrimum Polda Aceh setelah Muhammad Nasir beserta 16 korban lainnya dari Pidie dan Lhokseumawe, membuat laporan ke Polda Aceh dengan nomor LP/270/X/YAN/2020/SPKT pada 8 Oktober 2020 lalu. 

"Korban atas nama Muhammad Nasir dan 16 warga lain mempolisikan tiga tersangka tersebut karena diduga sudah melakukan tindak pidana penipuan berupa pembangunan rumah duafa fiktif," kata Kombes Ery, didampingi Dirreskrimum Polda Aceh, Kombes Pol Sony Sonjaya SIK, dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, kawasan Jeulingke, Banda Aceh, Rabu (2/12/2020).

Adapun kronologis kasus tersebut, jelas Kombes Pol Sony Sonjaya SIK, tersangka Rz dan Ml di bawah kendali JK dari dalam penjara pada tahun 2019 melakukan penipuan dengan menjanjikan pembangunan rumah bagi duafa secara gratis. Rz menjanjikan kepada Muhammad Nasir sebagai ketua tim di lapangan untuk membangun 20 rumah duafa. "Rumah ini dibangun secara gratis tanpa biaya, namun tersangka Rz meminta korban (Muhammad Nasir) untuk mengumpulkan biaya pembuatan surat perintah kerja (SPK) sebesar Rp 4 juta per rumah yang akan dibangun," kata Kombes Sony.

Korban yang sudah menyetujui dan siap menunggu pembangunan rumah duafa tersebut lalu memberikan uang kepada Rz sekitar Rp 230 juta, meski bukti yang bisa diperlihatkan korban kepada polisi hanya Rp 68 juta. Uang itu dikumpulkan Muhammad Nasir dari calon penerima manfaat pembangunan rumah yang informasinya berasal dari Kementerian PUPR. "Jadi korbannya banyak. Tapi, yang melaporkan ke kita hanya perwakilan saja," kata Kombes Sony.

Untuk meyakinkan para korban, sambung Dirreskrimum Polda Aceh,  Rz dan Ml memberikan SPK bodong (palsu) berikut dengan rencana anggaran belanja (RAB) pembangunan rumah fiktif untuk duafa tersebut. Namun, hingga beberapa bulan setelah uang itu diserahkan kepada tersangka, rumah yang dijanjikan kepada Muhammad Nasir dan para korban lainnya tak juga dibangun. "Rumah duafa tersebut tidak jadi dibangun, sementara uang yang sudah diserahkan oleh korban habis digunakan tersangka untuk keperluan pribadinya. Karena itu lah, korban melaporkan kasus ini kepada kita," ungkap Kombes Sony.

Saat ini, tambahnya, tersangka Rz dan Ml sudah diboyong ke Mapolda Aceh. Sementara JK yang menjadi tersangka utama masih berada dalam penjara, menjalani sisa masa hukuman untuk kasus sebelumnya. "Total kerugian semua korban dalam kasus ini mencapai Rp 230 juta. Para tersangka kasus ini dikenakan Pasal 378 dan 372 KUHP. Mereka (Rz dan Ml) sudah ditahan di Mapolda Aceh untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya," pungkas Kombes Sony Sanjaya. (dan)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved