Breaking News:

Salam

Mengapa Masyarakat Gampang Tertipu?

Harian Serambi Indonesia edisi 3 Desember 2020 memuat dua berita mengenai pengungkapan dua kasus penipuan yang merugikan masyarakat

SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Ery Apriyono SIK MSi didampingi Dirreskrimum Kombes Pol Sony Sonjaya SIK dalam konferensi pers terkait kasus penipuan di Mapolda Aceh, Rabu (2/11/2020). 

Harian Serambi Indonesia edisi 3 Desember 2020 memuat dua berita mengenai pengungkapan dua kasus penipuan yang merugikan masyarakat hingga ratusan juta rupiah. Yang memprihatinkan, kedua kasus itu merupakan kasus‑kasus yang sudah sering terungkap oleh pihak kepolisian, tapi mengapa masyarakat kita masih gampang tertipu oleh para penjahat?

Berita penipuan yang sedang ditangani Ditreskrimum Polda Aceh, pertama, adalah kasus penipuan berkedok pembangunan rumah duafa yang mengatasnamakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Aksi tersebut dilakukan tiga pria di dua kabupaten/kota yaitu Pidie dan Lhokseumawe. Menariknya, kasus penipuan itu dikendalikan tersangka utama, JK, pecatan PNS yang sedang mendekam di penjara karena kasus penipuan dan korupsi.  Dari balik jeruji besi, JK mengendalikan penipuan tersebut bersama dua rekannya di luar penjara yakni Rz dan Ml.

Kepada korban dijanjikan 20 unit rumah secara gratis untuk para duafa. Namun, Rz dan MI meminta korban masing‑masing menyediakan uang sebesar Rp 4 juta yang katanya untuk biaya pembuatan surat perintah kerja (SPK). Korban mengaku keseluruhan sudah menyetor uang sekitar Rp 230 juta kepada Rz. Namun, bukti yang bisa diperlihatkan korban kepada polisi hanya Rp 68 juta. Korbannya banyak, tapi yang melaporkan ke polisi hanya perwakilan. Rz dan MI sudah ditahan di Mapolda Aceh, sedangkan JK masih dalam penjara menjalani masa hukuman untuk kasus kejahatan sebelumnya.

Berita kedua adalah tentang penangkapan dua tersangka kasus penipuan yang menjanjikan korban bisa lulus menjadi anggota bintara Polri di Aceh. Para tersangka adalah NZ (55) yang mengaku sebagai prajurit TNI berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) dan AA (44) yang berperan sebagai penghubung antara Sw (korban) dengan NZ.

Pada 15 Desember 2017, Sw dan AA bertemu dan Nz menyatakan bisa membantu dengan catatan Sw harus menyetor Rp 170 juta. Sw pun setuju dan pemberian uang itu dilakukan secara bertahap melalui AA yang kemudian angkanya mencapai Rp 183 juta. "AA mentransfer uang itu kepada tersangka NZ sebesar Rp 160 juta. Sisanya Rp 23 juta diambil AA," kata polisi.

Atas laporan kasus tersebut, polisi menangkap NZ di Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada 18 November 2020, sedangkan AA ditangkap 30 November 2020 di tempat kerjanya kawasan Lamapaseh Kota, Banda Aceh.

Itulah kasus‑kasus yang sesungguhnya membuat kita jengkel. Itu bukan modus baru. Kasus‑kasus semacam itu sudah hampir setiap tahun terungkap. Tapi, mengapa masyarakat masih saja percaya kepada pihak‑pihak yang tidak kompeten. Mengapa orang‑orang miskin begitu gampang terbujuk oleh sindikat penjahat yang menyaru sebagai pejabat dan lain‑lain?

Kita menduga ada informasi yang tersekat sehingga para penjahat memanfaatkan peluang itu untuk mengeruk uang korban‑korbannya. Tentang pembangunan rumah duafa, misalnya, di Aceh ini memang ada beberapa pihak yang membangunnya. Pemerintah saja tidak membangunnya dalam satu pintu. Tapi, ada beberapa instansi yang menanganinya, termasuk Baitulmal. Lalu, ada pula dermawan personal, yayasan, dan swasta lainnya yang juga membangun rumah untuk duafa di Aceh. Sehingga informasi mengenai pembangunan rumah gratis untuk kaum duafa banyak beredar dalam masyarakat. Makanya, ketika masuk informasuk dari para penipun, bisa jadi masyarakat tak bisa menyaring lagi mana info yang benar dan mana pula yang bohong.

Oleh sebab itulah, untuk mencegah adanya penipuan kaum duafa, sebaiknya informasi resmi mengenai pembangunan rumah gratis kepada masyarakat disalurkan satu pintu, misalnya oleh Humas Kantor Bupati/Wali Kota atau Humas Kantor Gubernur. Untuk itu, setiap kali ada info pembangunan rumah gratis oleh siapapun harus melaporkan kepada Humas agar masyarakat bisa mengonfirmasi ke sana untuk mendapat kabar resmi. Dan, selian itu, setiap kali ada program pembangunan rumah duafa, pemerintah juga jangan melalukkan secara diam‑diam, tapi harus dilakukan secara terbuka.

Kemudian, mengenai penerimaan bintara Polri, itu prosedurnya sudah jelas, tidak ada calo‑caloan. Makanya, setiap kali ada penerimaan calon prajurit TNI dan Polri, masyarakat sudah diwanti‑wanti jangan percaya calo!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved