Breaking News:

Opini

Pilkada Aceh

Arena Pilkada Aceh selalu menampilkan panggung tarik menarik antara undang-undang (statute) bersifat umum versus undang-undang lokal

Pilkada Aceh
IST
Zainal Abidin, S.H.,M.Si.M.H., Oleh Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum Unand Padang

Oleh Zainal Abidin, S.H.,M.Si.M.H., Oleh Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum Unand Padang

Arena Pilkada Aceh selalu menampilkan panggung tarik menarik antara undang-undang (statute) bersifat umum versus undang-undang lokal (local statute, local wet) yang bersifat khusus. Lalu dihadapkan pada soal pilihan hukum (lex fory) apakah pilihan hukumnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) ataukah merujuk pada Undang-undang Pilkada nasional (umum) Nomor 10 Tahun 2016. Diskursus lex fory inilah membelah pendapat publik Aceh ke dalam dua segmen, yakni segmen yang berkiblat pada UUPA menggariskan Pilkada Aceh tahun 2022, dan eksponen yang menyandar pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menunjuk Pilkada Aceh 2024.

Untuk membidas perihal ini, publik Aceh telah membuat beberapa Focus Group Discussion (FGD) guna menemukan landasan yang dipandang cukup kuat bagi legalitas memayungi pelaksanaan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota di Aceh. Bertaut dengan itu penulis mencoba memberi konstribusi pemikiran bagian dari legal problem solving pada tema berisu regulasi Pilkada Aceh.

Pasal 65 ayat (1) UUPA menukilkan bahwa Pilkada Aceh merupakan siklus lima tahunan, dalam belitan norma tersebut maka Pilkada Aceh jatuh pada tahun 2022. Argumentasi hukum (legal reasoning) ini didasari pada Pasal 199 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada nasional) yang menyatakan ketentuan dalam undang-undang Pilkada nasional ini berlaku juga bagi penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh, sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri. Dalam kerangka ini, dapat dijelaskan bahwa kapan Pilkada Aceh dan tahapan-tahapannya dilaksanakan, telah diatur secara expressive verbis di dalam UUPA. Untuk itu, tahapan dan jadwal Pilkada Aceh sepanjang pengaturannya terdapat dalam UUPA maka norma hukum Pilkada nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak perlu diikuti (diabaikan).

UUPA bukan Lex Specialis dari UU Pilkada Nasional. Penggunaan Pasal 65 ayat (1) UUPA sebagai landasan Pilkada Aceh bukanlah didasari prinsip preferensi derogasi "lex specialis derogate legi generali" melainkan bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa sebagaimana diamanatkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, dan dalam konteks Pilkada Aceh terjelma melalui Pasal 199 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Simetris dengan itu, terdapat putusan Mahmakah Konstitusi Nomor 31/PHP.Gub-XV/2017 dalam pertimbangan hukumnya dijelaskan meskipun Provinsi Aceh memiliki kekhususan, namun kekhususan tersebut tidak berkenaan dengan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pada pertimbangan hukum putusan tersebut juga diurai bahwa berdasarkan dalil pemohon menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan lex specialis dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai lex generalis, Mahkamah berpendapat tidak terdapat hubungan lex specialis dan lex generalis di antara kedua undang-undang tersebut. Sekali lagi ditegaskan Mahkamah bahwa hubungan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bukanlah hubungan "lex specialis" dengan "lex generalis". Sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai lex specialis dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai lex generalis tidak beralasan menurut hukum.

Relevansinya dengan pendapat Mahkamah, seterus itu memunculkan pertanyaan bukankah norma-norma dalam UUPA merupakan norma kekhususan Aceh atau apakah yang diatur dalam UUPA semuanya merupakan kekhususan Pemerintahan Aceh? Untuk ini Mahkamah Konstitusi telah pula menjawab dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa tidak semua hal yang diatur dalam UUPA berarti sekaligus merupakan kekhususan Aceh. Karena sangat mungkin apa yang ada dalam UUPA juga terdapat dalam undang-undang yang berkenaan atau berkaitan dengan Pemerintahan Daerah yang secara umum juga berlaku di provinsi lain, atau sebaliknya.

Kendatipun tidak semua hal yang diatur dalam UUPA merupakan kekhususan bagi Aceh, namun UUPA itu sendiri merupakan undang-undang yang bersifat khusus. Khusus di sini bukan dalam pengertian bahwa UUPA lebih khusus dibandingkan undang-undang lain yang mengatur materi muatan yang berhimpitan dengan materi muatan yang diatur dalam UUPA, melainkan khusus dalam pengertian bahwa UUPA hanya berlaku secara khusus untuk Aceh. Oleh karena UUPA merupakan undang-undang yang berlaku khusus bagi daerah istimewa, maka apa yang diatur di dalamnya tidak serta merta dapat diubah seperti perubahan undang-undang lainnya.

UUPA Local Statute/local wet. Dari konstruksi hukum yang dibangun oleh Mahkamah Konstitus tentang kekhususan Aceh, maka tidak tepat bila dikatakan ketika Pilkada Aceh berdasarkan UUPA  "vis a vis" UU Pilkada nasional harus dijawab dengan asas lex specialis derogate legi generali. Melainkan dasar pemberlakuan UUPA dalam Pilkada Aceh, karena UUPA adalah undang-undang yang bersifat khusus yang secara khusus berlaku untuk daerah Aceh, sekaligus sebagai territorial right yang lahir dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Bilamana dihubungkan dengan teori Kelsen tentang lingkungan kuasa berlakunya hukum, maka UUPA merupakan undang-undang yang masuk dalam kategori lingkungan kuasa ruang atau tempat (territorial sphere atau spere of space) yang menunjukkan tempat atau ruang berlakunya undang-undang tersebut yaitu di Aceh. Ruim tegebeid atau territorial spere merupakan kaidah penunjuk dimana berlakunya hukum atau peraturan perundang-undangan. Suatu ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan berlaku untuk seluruh wilayah negara atau hanya untuk sebagian wilayah negara berupa Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu.

Dalam hal ini Jimly Asshiddiqie (2006: 39-40) menjelaskan suatu undang-undang dapat dilihat dari segi isinya (materiil) atau dari segi bentuknya (formil). Dari segi isinya terdapat undang-undang yang mengatur; (1) hal-hal yang mengikat umum, (2) hanya mengikat untuk daerah tertentu, (3) hanya mengikat untuk subyek tertentu, (4) bersifat publik, dan (5) bersifat perdata. Dari segi bentuknya; (1) undang-undang yang bersifat umum, (2) undang-undang bersifat khusus karena berkaitan dengan lokalitas wilayah atau daerah tertentu, (3) undang-undang yang bersifat khusus karena berkaitan dengan subyeknya, (4) undang-undang bersifat khusus karena lembaga pembentuknya, dan (5) undang-undang bersifat khusus karena prosedur pembentukannya bersifat khusus.

Jimly Asshiddiqie mencontohkan Undang-undang Otonomi khusus Aceh merupakan undang-undang yang bersifat khusus karena berkaitan dengan lokalitas wilayah atau daerah. Berdasarkan kerangka pikir itu, maka bangunan postulatnya dapat diterima bahwa UUPA merupakan undang-undang yang bersifat khusus dan khusus berlaku di Aceh. Sehingga implikasi normatif bagi pelaksanaan Pilkada Aceh tidak boleh tidak, melainkan wajib mendasarkan diri pada UUPA, dan sebagai suatu satu sistem perundang-undangan kekurangan UUPA dapat dilengkapi dengan undang-undang Pilkada nasional.

UUPA sebagai hukum, tentu butuh kekuasaan untuk menjalankannya, terdapat tiga pilar kekuasaan determinan untuk melaksanakan Pilkada Aceh 2022 diantaranya; DPRA/DPRK, Pemerintah Aceh/Kab/Kota dan KIP Aceh/KIP Kab/Kota. Memerlukan kekuasaan DPRA/DPRK dalam bentuk pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Gubernur/Bupati/Walikota prasyarat memulai Pilkada (Pasal 66 ayat (3) huruf b dan huruf c UUPA). Mewajibkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk memplotkan anggaran Pilkada dalam APBA/APBKnya (Pasal 65 ayat (3) dan (4) UUPA). Berikut kekuasaan KIP Aceh/KIP Kab/Kota untuk menetapkan tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota di Provinsi Aceh (Pasal 66 UUPA).

Ketiga kekuasaan tersebut berjalan sinergi dalam penyelenggaraan Pilkada Aceh, dan berpegang pada UUPA sebagai undang-undang yang bersifat khusus dan berlaku khusus di Provinsi Aceh.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved