Breaking News:

Dinsos Tambah Stok Logistik di Daerah Rawan Bencana

Untuk memperkuat stok logistik pangan dan sandang di daerah rawan banjir, Dinas Sosial Aceh, sejak minggu kemarin terus menambah stok pangan

DOK DINSOS ACEH
Kepala Dinsos Aceh, Al-Hudri, memperlihatkan daftar logistik pangan yang mau disalurkan bagi korban banjir di Aceh Utara, kepada Ketua Tim PKK Aceh, Dyah Erti Idawati, Senin (7/12/2020). 

BANDA ACEH - Untuk memperkuat stok logistik pangan dan sandang di daerah rawan banjir, Dinas Sosial Aceh, sejak minggu kemarin terus menambah stok pangan dan sandangnya di gudang-gudang miliknya yang ada di daerah bencana dan rawan bencana.

Kadis Sosial Aceh, Al-Hudri mengatakan, penambahan stok logistik itu untuk memudahkan pendistribusiannya jika terjadi bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Seperti yang terjadi banjir saat ini di Aceh Timur, Lkokseumawe dan Aceh Utara.

Dijelaskan, tiga daerah di pesisir pantai timur dan utara yang kini dilanda bencana banjir genangan dari hulu sungai, stok logistiknya di Gudang Dinas Sosial Aceh mencukupi, karena sudah diisi. “Pada bencana banjir kemarin, pimpinan di tiga daerah tersebut sudah meminta penambahan stok logistik. Alhamdulillah, permintaan itu sudah dipenuhi setelah dilakukan pengiriman,” tutur Al-Hudri, Senin (7/12/2020).

Sementara itu dua unit gudang milik Dinas Sosial Aceh di Lampenerut dan Labui merupakan gudang penyangga untuk 23 kabupaten/kota. “Selain kedua gudang tersebut, gudang milik Dinsos Aceh di kabupaten/kota juga diisi guna mengantisipasi kebutuhan pangan jika terjadi bencana alam,” terang Kadis Sosial Aceh.

Distribusi stok logistik tersebut juga menyahuti imbauan Gubernur Aceh Nova Iriansyah agar penanganan korban banjir dilakukan secara cepat. “Pak Gubernur selalu mengingatkan jajaran Dinas Sosial Aceh agar pengadaan logistik bencana alam harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas,” tandas Al-Hudri.

Al-Hudri juga mengungkapkan, setiap melakukan pengadan bahan logistik bencana alam, pihak pengawas internal maupun eksternal pemerintah, seperti inspektorat, BPKP, maupun BPK, jaksa, polisi, dilibatkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalah gunaan wewenang, sehingga dikemudian hari tidak terjadi masalah hukum.

Melibatkan tim pengawas internal dan eksternal pemerintah, tidak hanya untuk mencegah terjadinya masalah hukum di kemudian hari, tapi  semua pihak, perlu mengawasi dan melaksanan secara bersama dan terpadu, pengadaan bahan logistik dan penanganan bencana alam itu.

“ Penanganan bencana alam itu merupakan tanggungjawab bersama, bukan hanya tanggung jawab Gubernur, Sekda dan Dinas Sosial, tapi semua stake holder,” tandas Al-Hudri.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved