Breaking News:

Opini

Post-pactum Relasi DPRA-Gubernur Aceh

Tak tepat sebenarnya membuat proyeksi analisis atas hal yang telah terjadi, meskipun penulis sudah memprediksi jauh-jauh hari bahwa konflik DPRA

Post-pactum Relasi DPRA-Gubernur Aceh
IST
Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi Politik Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Oleh Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi Politik Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Tak tepat sebenarnya membuat proyeksi analisis atas hal yang telah terjadi, meskipun penulis sudah memprediksi jauh-jauh hari bahwa konflik DPRA-Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, akan berakhir happy ending. Sikap itu pernah penulis sampaikan di beberapa media dan sebuah podcast, bahwa perseteruan antara dua lembaga pemerintahan Aceh itu sangat tidak abadi.

Konflik gubernur-DPRA adalah hal biasa, untuk tak menyebutkan selalu terjadi. Sejak era reformasi, konflik itu sudah bertunas. Gubernur Syamsuddin Mahmud pernah menghadapi penolakan kepemimpinan oleh DPRA terkait dengan kemampuannya menahkodai Aceh masa transisi konflik. Gubernur yang pernah mengecap pendidikan di Ghent University, Belgia, itu akhirnya dilengserkan di tengah jalan pada tahun 2000.

Abdullah Puteh yang awalnya bersekutu dengan DPRA dalam konteks menyetujui pemberlakuan Darurat Militer pada 2002, juga akhirnya terlibat perselisihan juga dengan pimpinan DPRA. Abdullah Puteh tidak ikut dilengserkan, tapi ditangkap oleh KPK pada 2004, beberapa saat sebelum tsunami Aceh.

Gubernur Irwandi Yusuf yang menjadi pemimpin populis pertama di Aceh melalui pelaksanaan Pilkada serentak pertama 11 Desember 2006 juga tak lepas dari friksi dengan parlemen. Perseteruan itu- sesungguhnya lebih kepada perseteruan dengan Partai Aceh (PA)- berakhir dengan buruknya elektabilitas Irwandi pada Pilkada serentak 2012-sehingga akhirnya tidak terpilih. Kini di pemerintahan Aceh terakhir, perseteruan belum terjadi karena sang gubernur terlanjur terperangkap kasus korupsi ketika masa pemerintahannya baru setahun. Konflik malah terjadi dengan wakil gubernur yang kemudian menjadi Plt Gubernur Aceh.

Sinergi politis

Namun sejak pelantikan Nova Iriansyah pada 5 November 2020, situasi pun mereda dengan sendirinya. Pengondisian itu bahkan telah terjadi beberapa minggu sebelum pelantikan. Isu proyek multiyears yang sempat memancing perseteruan selama lebih kurang enam bulan, mengempis tiba-tiba. Bahkan sebenarnya tingkat eskalasi konflik tengah meningkat ketika 50 anggota DPRA menandatangani tanda persetujuan interpelasi (Serambinews.com, 22 Oktober 2020).

Berhentinya pendarahan politik itu tidak terjadi di ruang terbuka, tapi jauh dari Nanggroe Aceh: di Jakarta. Setelah pertemuan pimpinan DPRA dengan pihak pemerintahan Aceh di depan pimpinan Kemendagri, akhirnya terjadi win win solution atas masalah proyek multiyears. Kemendagri yang menjadi peunutoh atas proyek yang dialokasikan bagi daerah-daerah terisolasi dan termaginalkan di Aceh itu dan menyatakan inisiatif pembangunan dari Pemerintah Aceh itu sah, dengan syarat digeser pada tahun 2021 (Serambinews.com, 6 November 2020). Hal itu bersamaan juga dengan disetujuinya dana gemuk plus-plus lainnya di Aceh mencapai Rp 48,9 triliun, meliputi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) (Serambi, 28 November 2020).

Sebagai paket "sama-sama menang" bagi DPRA diluluskan program "Pokok Pikiran Dewan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah" atau sering disingkat "Dana Pokir". Dana ini sendiri sebenarnya secara normatif halal, karena diatur di dalam peraturan perundangan. Ada sekian regulasi yang memperkuat proses perencanaan partisipatif pembangunan daerah yang disinergikan antara yang berasal dari pemerintah melalui mekanisme Musrenbang dan gagasan yang berasal dari parlemen yaitu melalui komunikasi dengan konstituen pada pertemuan reses.

UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjadi justifikasi wujud alokasi proyek itu.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved