Breaking News:

Opini

Apa Adanya atau Ada Apanya?

Dengan apa yang terjadi di Aceh Utara ini, saya ingin mengunci pada dua pertanyaan penting yang kemudian muncul

Sulaiman Tripa, Dosen Fakultas Hukum Unsyia 

Oleh Sulaiman Tripa, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah

Nelayan di Aceh Utara melakukan aksi protes keberadaan pukat trawl (Serambi, 25/11/2020). Dengan apa yang terjadi di Aceh Utara ini, saya ingin mengunci pada dua pertanyaan penting yang kemudian muncul. Pertama, apa yang menyebabkan nelayan harus protes terhadap trawl? Ada persoalan kenelayanan apa sehingga mereka harus sampai protes? Kedua, kenapa pula nelayan harus menyampaikan protes itu kepada negara, bukan kepada mereka yang menggunakan trawl?

Hal tersebut akan saya ulas di bawah. Sebagai catatan, jika ingin menyentil apa yang saya ungkap di atas, masalah pertama terkait suasana apa adanya. Sedangkan masalah kedua terkait dengan ada apanya.

Untuk konteks Aceh, berita trawl ini bukan satu-satunya. Dalam catatan saya, setidaknya ada delapan kasus terkait trawl dalam enam bulan terakhir. Ada kapal nelayan yang ditangkap, ada yang diusir oleh nelayan sendiri. Masalah trawl lumayan rumit karena penggunanya bukan lagi nelayan dari luar Aceh. Sekarang ini, sebagian nelayan lokal, baik pesisir utara maupun barat, sudah ada yang menggunakan trawl. Sehingga ketika terjadi kasus dan menimbulkan gesekan hingga konflik, pada dasarnya berkonflik dengan saudara sendiri.

Gelombang keempat

Realitas penggunaan trawl di Aceh saat ini sudah berada pada gelombang keempat. Gelombang pertama, ketika sejumlah pemodal kapal di Aceh terjebak dalam proyek dan modernisasi alat tangkap perikanan. Hal itu terjadi pada awal tahun 1980-an akibat kondisi sebagian besar wilayah pesisir nasional melakukan hal yang sama. Ironisnya pada dekade itu pula, kebijakan yang berorientasi kepada perikanan berkelanjutan mulai menguat. Semangat ini antara lain dengan melihat pengaturannya dalam Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Larangan Trawl. Keppres ini dengan tegas melarang trawl. Waktu itu belum ada undang-undang khusus yang mengatur pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Gelombangan kedua, ketika ada kesadaran sebagian kalangan pada pertangahan 1990-an untuk bersaing pemanfaatan perikanan di wilayah perbatasan. Nelayan dari negara lain sudah lama mengenal alat tangkap raksasa dengan bentuk trawl. Kondisi ini dianggap menambah pendapatan bagi negara yang bersangkutan. Atas dasar keadaan tersebut, negara kita juga berkeinginan mengecualikan keberlakukan Keppres pada wilayah tertentu untuk kepentingan pendapatan negara tadi.

Gelombang ketiga, pertangahan 2000-an, terutama setelah terjadinya tsunami di Aceh, ada sejumlah lembaga yang membagi-bagikan alat tangkap trawl hasil modifikasi. Sepanjang 2006-2010, bantuan minitrawl tidak dianggap sesuatu yang berdampak di kemudian hari, baik secara sosial maupun kerusakan sumberdaya. Untuk mendukung pilihan itu, didukung sejumlah analisis ahli yang hanya bertumpu pada pendapatan semata. Keinginan waktu itu adalah untuk meningkatan hasil tangkapan, namun dilakukan dengan cara yang keliru. Lembaga-lembaga perikanan global, waktu itu ada yang berdiri dua kaki. Ketika berbicara bantuan alat tangkap, turut menebar minitrawl. Tetapi untuk berbicara keadilan dan kondisi nelayan kecil, mengesankan menolak trawl.

Gelombang keempat, ketika sepeninggal desain perikanan berkelanjutan tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Sepanjang 2008-2015, muncul gelombang nelayan yang menolak sendiri penggunaan alat tangkap yang dianggap merugikan mereka sendiri. Pada gelombang ini, sudah muncul tokoh nelayan lokal, baik di pesisir barat maupun pesisir timur, untuk menolak trawl dengan berbagai variasinya.

 Apa itu trawl?

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved