Aktivis Thailand Desak PBB Cabut Undang-Undang Pencemaran Nama Baik Raja

SERAMBINEWS.COM, BANGKOK - Demonstran pro-demokrasi Thailand di Bangkok, Kamis (10/12/2020) memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Mereka menyerukan penghapusan undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang ketat, yang baru-baru ini dihidupkan kembali untuk menuntut lebih dari 20 pemimpin gerakan protes.

Somyot Prueksakasemsuk, salah satu pemimpin, menyerahkan surat kepada PBB untuk menekan pemerintah Thailand.

Agar berhenti menggunakan Pasal 112 KUHP Thailand, yang melarang pencemaran nama baik anggota kunci monarki, lansir AP.

Somyot, mantan editor majalah, sebelumnya dipenjara selama tujuh tahun karena menerbitkan artikel yang dianggap melanggar hukum lese majeste.

“Pasal 112 adalah undang-undang usang yang tidak didukung oleh negara lain," katanya.

"Ini mencegah orang untuk mengekspresikan pendapat mereka secara bebas dan pemerintah telah menggunakannya untuk menghancurkan lawan-lawannya,” kata Somyot.

Baca juga: VIDEO Jembatan Roboh, 30 Kontestan Miss Thailand Tercebur ke Kolam Kotor

Somyot mengatakan kelompok pro-demokrasi akan mengirimkan perwakilannya ke konferensi hak asasi manusia PBB di Jenewa, Swiss, pada Mei 2021.

Protes Kamis juga bertepatan dengan Hari Konstitusi Thailand, hari libur nasional yang menandai pengesahan konstitusi pertamanya pada tahun 1932, yang berarti banyak kantor di kota itu ditutup.

Demonstrasi menarik kerumunan yang jauh lebih kecil daripada demonstrasi baru-baru ini, yang telah menarik puluhan ribu peserta.

Menjelang protes, pejabat keamanan pemerintah mendirikan barikade menggunakan kontainer pengiriman dan kawat berduri.

Polisi dikerahkan untuk mencegah kemungkinan pergerakan menuju Istana Chitralada, kediaman Raja Maha Vajiralongkorn.

Baca juga: Thailand Setujui Pemulangan Tiga Warga Iran yang Ditahan, Ditukar dengan Akademisi Australia

Selama berbulan-bulan, gerakan protes yang dipimpin mahasiswa telah mengkampanyekan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan pemerintahannya untuk mundur.

Konstitusi yang diterapkan militer akan diubah agar lebih demokratis, dan monarki untuk direformasi.

Banyak orang dalam gerakan percaya bahwa monarki, yang kekayaannya diperkirakan lebih dari 40 miliar dolar AS, memiliki terlalu banyak kekuasaan untuk monarki konstitusional.

Tantangan mereka ditentang keras oleh kaum royalis, termasuk banyak kalangan tentara, yang menganggap institusi kerajaan sebagai landasan identitas nasional yang tak tersentuh.(*)

Baca juga: Raja Thailand Maha Vajiralongkorn Dituntut Lepas Kekuasaan dan Kembalikan Aset ke Negara