Breaking News:

Berita Langsa

Bea Cukai Langsa Musnahkan Bahan Olahan Makanan Ilegal Senilai Rp 600 Juta

Olahan makanan yang dimusnahkan ini merupakan barang bukti hasil penindakan dari Tim Patroli Darat Bea Cukai Langsa pada 29 Juli 2020 lalu.

Penulis: Zubir
Editor: Taufik Hidayat
Foto Bea Cukai Langsa
Petugas Bea Cukai Langsa saat memusnahkan bahan olahan makanan di halaman KPPBC TMP C Langsa. 

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Langsa, Kamis (9/10/2020) memusnahkan Barang Milik Negara (BMN) berupa olahan makanan dengan nilai perkiraan seluruhnya Rp 612.700.000.

Pemusnahan olahan makanan seremoni berlangsung di KPPBC Tipe Madya Pabean C Langsa, selanjutnya semua bahan olahan makanan itu dimusnahkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jambo Labu, Aceh Timur.

Pemusnahan bahan olahan makanan ilegal ini dihadiri perwakilan Polres Langsa, Subdenpom Langsa, KPKNL Lhokseumawe, Kejaksaan Negeri Langsa, Dinsos Langsa, dan Perwakilan Kanwil DJBC Aceh.

Kepala KPPBC TMP C Kuala Langsa, Tri Hartana, melalui realis diterima Serambinews.com, mengatakan, sebagai wujud dari salah satu tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni Community Protector, yaitu melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal.

Pihak KPPBC TMP C melakukan pemusnahan terhadap BMN berupa olahan makanan dengan perkirakan nilai seluruhnya sebesar Rp 612.700.000, dengan total kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 236.747.920.

"Sebanyak 1.535 karton olahan makanan hari ini telah kita musnahkan. Sebelumnya BMN berupa olahan makanan ini merupakan barang bukti hasil penindakan dari Tim Patroli Darat Bea Cukai Langsa tanggal 29 Juli 2020," ujarnya.

Selanjutnya, tambah Tri Hartana, pada tanggal 30 Juli 2020 diterbitkan Keputusan Kepala KPPBC TMP C Kuala Langsa nomor: KEP-95/WBC.01/KPP.MP.05/2020 tentang Penetapan Barang Hasil Penindakan menjadi Barang yang Dikuasai Negara (BDN) oleh unit Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Kuala Langsa

Berdasarkan Pasal 103 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Menyebutkan bahwa menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved