Breaking News:

Elemen Sipil Minta Kekosongan Wagub Aceh Segera Diisi

Sejumlah elemen masyarakat sipil menyampaikan, kekosongan Wakil Gubernur (Wagub) Aceh harus segera diisi sesuai dengan ketentuan perundangan

SERAMBINEWS.COM
Prof Dr Yusny Saby, PhD 

BANDA ACEH - Sejumlah elemen masyarakat sipil menyampaikan, kekosongan Wakil Gubernur (Wagub) Aceh harus segera diisi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Karena posisi Wagub sangat penting bagi kemajuan Aceh.

Demikian salah satu rekomendasi FGD Refleksi Akhir Tahun, yang diselenggarakan Bandar Publishing di Ivory Cafee, Rabu (9/12/2020), di Banda Aceh.

Hadir sebagai pemateri FGD refleksi akhir tahun 2020 adalah Prof  Yusny Saby dan Dr M Adli Abdullah yang dimoderatori oleh Dr Kamaruzzaman Bustamam Ahmad. "Untuk kepentingan Aceh yang lebih baik, maka kepemimpinan Aceh perlu didampingi oleh Wakil Gubernur. Karena posisi wakil gubernur diperlukan secara yuridis formil untuk tata kelola pemerintah Aceh," kata Profesor Yusny Saby dalam pembuka diskusinya.

Menurut Yusny Saby, jangan menjadikan isu-isu politik sebagai hiburan. Politik harus menjunjung moral dan etika.  Tetapi, tahapan dan prosedur politik harus dilalui dengan baik.

Sementara Dr M Adli Abdullah mengatakan, gubernur  harus memiliki wakil. "Situasi Aceh saat ini sangat aman, tetapi tidak nyaman, terutama dalam hal politik dan investasi ekonomi. Makanya kepemimpinan Aceh hari ini harus komplit gubernur dan wakil gubernur. Begitu juga kepemimpinan Aceh ke depan harus disiapkan dari sekarang," ujar M Adli Abdullah.

Seorang peserta FGD Refleksi Akhir Tahun, Dosen Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry, Zahlul Pasha mengatakan, secara legal formal tidak ada perdebatan soal masa jangka waktu yang tersisa 18 bulan bagi suatu daerah wajib mengisi kekosongan wakil gubernurnya.

Kenapa wajib? Menurut dia, karena ada satu aturan misalnya UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Kemudian untuk melaksanakan aturan itu ada PP Nomor 102 Tahun 2014 yang menyatakan gubernur wajib mengusulkan calon wakil gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri paling lambat 15 hari kerja.

"Ini sebenarnya menyangkut kepentingan politik, apakah gubernur kita mau punya wakil gubernur atau tidak. Kalau mau, sebetulnya dalam dua tiga hari sudah selesai. Tapi kalau tidak mau, akan ada banyak alasannya, apalagi ini wilayah kepentingan politik," sebutnya.

Zahlul menyampaikan, khusus untuk Aceh posisi Wagub itu lumayan penting.

"Karena kenapa? Ini mungkin yang berbeda dengan sejumlah daerah lain. Karena ada beberapa posisi yang dalam Qanun Aceh seperti Qanun Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Ini Qanun yang mensyaratkan dewan penasihat FKUB wajib diisi oleh wakil gubernur, tidak boleh diisi oleh orang lain," katanya.

Selanjutnya, Zahlul menambahkan, dalam UUPA juga ada beberapa kewenangan dimiliki oleh Wakil Gubernur Aceh yang tidak dimiliki oleh wakil gubernur daerah lain. "Misalnya wakil Gubernur Aceh itu punya kewenangan untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan syariat Islam, jadi ini tidak dimiliki oleh wakil gubernur lain. Sehingga dalam bayangan saya, kalau posisi ini tidak ada yang menempati, jadi hal-hal seperti ini tidak ada yang melaksanakan," ujarnya.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved