Breaking News:

Berita Politik

Pilkada Aceh Tahun 2022 Masih Teka teki, Ini Tersirat dari Surat Mendagri ke Gubernur, Begini Isinya

Surat dari mantan Kapolri itu sendiri merupakan balasan atas surat Plt Gubernur Aceh tanggal 1 Juli 2020, perihal pelaksanaan Pilkada Aceh Tahun 2022.

For Serambinews.com
Surat balasan Mendagri untuk Gubernur Aceh terkait pelaksanaan Pilkada Aceh Tahun 2022. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kepastian apakah pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh akan digelar pada tahun 2022, ternyata masih menjadi teka teki.

Pasalnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyatakan, perlu dilakukan koordinasi antara pemerintah dengan Komisi II DPR RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan Pilkada Aceh.

Jawaban Muhammad Tito Karnavian tersebut tertuang dalam surat Mendagri yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, MT, tertanggal 20 November 2022.

Surat dari mantan Kapolri itu sendiri merupakan balasan atas surat Plt Gubernur Aceh tanggal 1 Juli 2020, perihal pelaksanaan Pilkada Aceh Tahun 2022.

Mendagri dalam surat itu menyatakan, bahwa untuk memberi jaminan Pilkada Aceh yang aman dan sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu melakukan koordinasi antara pemerintah dengan Komisi II DPR dan KPU.

Baca juga: VIDEO Harga Bahan Pokok di Meulaboh Melonjak Sejak Sepekan Terakhir

Baca juga: PT Meuligoe Raya Salurkan 103 Ton Pupuk Bersubsidi di Abdya, Kelangkaan Mulai Teratasi

Baca juga: Jalan Serbajadi Lokop-Pinding Gayo Lues Tertutup Longsor, Arus Transportasi Lumpuh Total

Surat Mendagri Muhammad Tito Karnavian tersebut ikut serta ditembuskan kepada Ketua DPRA dan Ketua KIP Aceh.

Terkait polemik ini, anggota Komisi II DPR RI asal Aceh, M Nasir Djamil mengatakan, pembicaraan Pilkada Aceh apakah digelar tahun 2022 atau 2024, masih menjadi pembicaraan lepas fraksi-fraksi di Komisi II DPR.

"Pembahasannya masih bersifat pembicaraan lepas-lepas. Apakah Pilkada Aceh itu dilaksanakan pada 2022 atau 2024, atau malah 2023," kata Nasir Djamil menjawab Serambinews.com, Kamis (10/12/2020).

Nasir Djamil yang merupakan politisi PKS dari Dapil Aceh II menyatakan, kepindahan dirinya dari Komisi III ke Komisi II DPR antara lain dalam rangka terkait pelaksanaan Pilkada Aceh tersebut.

"Saya ditugaskan ke Komisi II antara lain terkait dengan hal itu," ujar politisi senior di DPR RI Senayan ini.

Baca juga: Wanita Ini Agen Mata-Mata China, Rela Ditiduri Sejumlah Politisi Amerika, Berikut Daftarnya

Baca juga: Zaskia Sungkar dan Irwansyah Babymoon ke Bali, Begini Kondisi Kehamilannya

Baca juga: Putra dan Menantu Jokowi Menang Pilkada 2020, Rocky Gerung Apresiasi: Berhasil Wariskan Kekuasaan

Nasir menyebutkan, surat jawaban Mendagri atas Pilkada Aceh tahun 2022, menunjukkan belum ada kesimpulan apapun mengenai pelaksanaannya.

"Sebab, ada enam model pelaksanaan Pemilu Presiden, dan Pemilu Legislatif, dan Pilkada yang semuanya sah secara hukum, termasuk UU Pemerintah Aceh," papar dia.

"Tinggal ini bagaimana pendekatan politiknya, sebab soal ini sudah masuk dalam ranah politik," ujar Nasir Djamil.

Untuk Aceh, menurut Nasir Djamil, sejauh mana mampu menyakinkan semua pihak bahwa Pilkada dilaksanakan tahun 2022.

Baca juga: Nathalie dan Sule Punya Rumah Baru Berkolam Renang: Tak Percaya Berawal dari Mengkhayal?

Baca juga: Nasir Djamil Sebut Pilkada Aceh Tahun 2022 Masih Sebatas Pembicaraan Lepas di Komisi II DPR RI

Baca juga: Investor Asal Jepang Lirik Sektor Perikanan dan Pertanian di Aceh Selatan

"Sebab setahu saya, Pilkada itu bukan bagian dari kekhususan tapi mengacu kepada peraturan nasional. Begitu pun, di sinilah letaknya, bagaimana bisa memberi keyakinan," ujar Nasir.(*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Saifullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved