Breaking News:

Lembaga Keuangan Syariah

Sosialisasi Qanun Keuangan Syariah Perlu Ditingkatkan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh menilai bahwa sosialisasi dan literasi ke masyarakat terkait Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu ditingkatkan

Editor: bakri
SERAMBI/HENDRI
Kepala OJK Aceh Yusri saat menjadi narasumber dalam acara dialog tentang kesiapan dan implementasi qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (10/12/2020). 

BANDA ACEH - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh menilai bahwa sosialisasi dan literasi ke masyarakat terkait Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu ditingkatkan.

Menurut OJK, sosialisasi yang dilakukan selama ini masih kurang.

“Kurangnya sosialisasi dan literasi ke masyarakat terkait qanun dimaksud menyebabkan banyaknya informasi bias terkait penerapan Qanun LKS di tahun 2022,” ungkap Kepala OJK Aceh, Yusri, Kamis (10/12/2020) malam.

Yusri menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber dalam dialog yang mengangkat tema ‘Kesiapan dan Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS oleh Industri Jasa Keuangan di Aceh’, yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh.

Acara yang dimoderatori oleh Pemimpin Perusahaan Harian Serambi Indonesia, Mohd Din, ini juga menghadirkan narasumber antara lain Gubernur Aceh, Nova Iriansyah; Ketua Kadin Aceh, Makmur Budiman; Akademisi UIN Ar-Raniry, Prof Dr Nazaruddin AW; Pinwil BRI Banda Aceh, Wawan Ruswanto; dan Pemimpin Cabang BNI Syariah, Zul Irfan Lubis.

Yusri mengatakan, kurangnya sosialisasi terhadap Qanun LKS ini merupakan salah satu catatan OJK tentang beberapa tantangan dan kendala pelaksanaan penerapan Qanun LKS oleh lembaga jasa keuangan di Aceh.

Selain itu, hal lainnya yang juga menjadi catatan OJK adalah kajian dan ruang bisnis yang dilakukan oleh beberapa bank, memperlihatkan bahwa segmentasi bisnis yang dilaksanakan belum sesuai dengan rencana bisnis yang akan dilakukan bank. “Sehingga berdasarkan keputusan manajemen, beberapa bank mengambil opsi tutup jaringan kantor tanpa membuka atau mengalihkan ke BUS/UUS,” tuturnya.

Tantangan lainnya adalah mengenai penyaluran program Pemerintah Pusat atau bantuan sosial pemerintah yang selama ini disalurkan melalui bank konvensional yang diatur secara teknis, salah satunya melalui peraturan kementerian terkait, yang mana belum dapat disalurkan melalui Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

Seiring dengan pengalihan ke BUS/UUS dan penutupan kantor bank konvensional, market share perbankan konvensional juga terus menurun. Untuk kredit dari sebelumnya 59,90 persen turun menjadi sebesar 23,19 persen, dan dana pihak ketiga dari 47,75 persen menjadi 14,39 persen.

Meski demikian, secara umum perkembangan keuangan perbankan (konvensional dan syariah) di Aceh selama tiga tahun terakhir disebutkan Yusri terus mengalami pertumbuhan. Sejak Desember 2018 hingga Oktober 2020, total aset perbankan meningkat sebesar 12 persen menjadi Rp 68,5 triliun, kredit dan atau pembiayaan meningkat sebesar 3 persen menjadi Rp 37,5 triliun dan dana pihak ketiga meningkat sebesar 9 persen menjadi Rp 43,7 triliun.

“OJK Provinsi Aceh pada prinsipnya mendukung proses pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Aceh. Dukungan yang diberikan OJK tentunya tetap mengacu pada kewenangan OJK sebagaimana tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,” kata dua. Sementara Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam sambutannya menyampaikan, Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah yang sudah ditetapkan pada 31 Desember 2018 merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariat Islam.

Dikatakannya, apabila dilihat kembali Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah ini sebenarnya tidak terlepas dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Dimana pada ayat (1) pasal 21 Qanun Aceh tentang Pokok-Pokok Syariat Islam tersebut telah mengamanatkan secara tegas bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Syariat Islam.

Nova melanjutkan, sesuai dengan Ketentuan Peralihan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan operasionalnya paling lama tiga tahun sejak qanun tersebut diundangkan, maka tentunya dengan batas waktu tersebut harus saling proaktif untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi lembaga keuangan syariah.

“Kita menyadari, bahwa persiapan tersebut bukanlah persoalan yang mudah, karena menyangkut berbagai aspek teknis dan juga aspek sosial masyarakat, termasuk kesamaan pandang seluruh stakeholders dalam mengimplementasikan Qanun LKS ini. Oleh karena itu, dialog yang digagas oleh OJK Provinsi Aceh ini dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan strategis, menurut hemat saya merupakan momentum yang sangat penting dalam mendiskusikan dan membahas berbagai hal berkaitan kesiapan kita semua untuk mengimplementasikan Qanun LKS ini,” harap Gubernur.

Hal yang kurang lebih sama juga disampaikan Akademisi UIN Ar-Raniry, Prof Dr Nazaruddin AW. Dia mengatakan, dari hasil kajiannya secara filosofis, persoalan syariah di Aceh sebenarnya adalah persoalan fundamental, persoalan yang tidak ada luang sedikitpun untuk mengatakan tidak. “Kenapa? Kita tahu pada 2004 MUI Pusat sudah menetapkan bunga bank itu haram. Saya kira itu jelas sekali, kemudian MPU Aceh sudah menetapkan juga bunga kredit itu haram. Kita melihat secara historis, masyarakat Aceh diatur dengan adat meukuta alam, kita maklum dengan adat meukuta alam itu sebuah qanun yang didasari oleh ajaran Alquran, hadist, ijma’ dan qiyas,” tegasnya.

Sementara Ketua Kadin Aceh, Makmur Budiman, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh bank syariah di Aceh. Namun ia meminta kepada Gubernur Aceh dan DPRA untuk memperpanjang waktu bank konvensional beroperasi di provinsi ini.

“Supaya kita juga bisa menyesuaikan diri. Sekarang orang tua kirim uang ke anaknya yang berada di luar Aceh semua terkena cost (biaya). Kalau ada 1.000 hingga 2.000 orang kirim uang dalam per hari, maka ada sekitar Rp 6 juta uang Aceh lari keluar. Jadi harapan saya, kita mendukung full bank syariah, tapi bank konvensional minta waktunya diperpanjang lagi,” harapnya.

Bisnis perdagangan ia katakan juga ikut berdampak. Makmur menjelaskan, bisnis yang dilakukan umumnya antarpulau atau antarnegara, dimana para pembeli barang-barang itu semuanya pengusaha non-syariah. “Begitu tidak ada lagi bank konvensional, maka disitu setiap transaksi yang dilakukan akan terkena cost,” tambahnya lagi.(una)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved