Breaking News:

Aceh Sepakat Gelar Pilkada Serentak Tahun 2022

DPRA, Pemerintah Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, sepakat untuk melaksanakan pemilihan

Foto Humas DPRA
Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, didampingi Ketua Komisi I, Tgk Muhammad Yinus M Yusuf, Asisten I Setda Aceh, Dr M Jafar SH, MHum, memperlihatkan surat balasan Mendagri kepada Gubernur Aceh ttg pelaksaan Pilkada Aceh, dalam rapat koordinasi persiapan Pilkada serentak Aceh, di ruang Bamus Dewan, Senin (14/12/2020). 

BANDA ACEH - DPRA, Pemerintah Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, sepakat untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada tahun 2022 mendatang. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi (rakor) lanjutan terkait masalah itu di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRA, Senin (14/12/2020).

“Kerena kita sudah sepakat Pilkada serentak di Aceh dilaksanakan pada tahun 2022, maka KIP dan Panwaslih Aceh sebagai penyelenggara agar segera membuat rapat pleno dan membuat surat keputusan mengenai tahapan, usulan anggaran, dan pengawasan pesta demokrasi tersebut,” pinta Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, saat memimpin rakor kemarin.

Selain Dahlan, dari DPRA, rakor tersebut juga dihadiri Ketua Komisi I, Tgk Muhammad Yunus M Yusuf, bersama anggotanya. Sementara Pemerintah Aceh diwakili Asisten I Setda Aceh, Dr M Jafar SH MHum, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Bustami Hamzah SE MSi, Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri bersama empat anggotanya, serta Ketua Panwaslih Aceh, Faizah bersama anggotanya.

Ketua DPRA mengatakan, rakor itu digelar untuk menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa Pilkada serentak di Aceh yang meliputi pemilihan gubernur dan 20 bupati/wali kota--minus Subulusalam, Aceh Selatan, dan Pidie Jaya--akan dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang. “Untuk pelaksanaan Pilkada serentak di Aceh tahun 2022, sudah tidak ada masalah lagi,” ungkap Dahlan.

Terkait rencana pelaksanaan Pilkada serentak tersebut, sambung Dahlan, Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada 20 November 2020, juga sudah membalas surat Gubernur Aceh yang dikirimkan kepadanya pada 1 Juli 2020 lalu. Dalam surat itu, Mendagri meminta Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat, Komisi II DPR RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, terkait kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan Pilkada serentak di Aceh tahun 2022 mendatang.

Karena itu, Dahlan mengajak semua pihak terkait di Aceh untuk sama-sama berkoordinasi sesuai dengan isi surat Mendagri. Koordinasi tersebut, kata Dahlan, tentunya dilakukan setelah terlebih dulu dipersiapkan secara matang tahapan Pilkada serentak di Aceh. “Kepada KIP dan Panwaslih Aceh, kami minta segera menyusun rencana tahapan pelaksanaan dan pengawasan Pilkada serentak 2022, termasuk menyusun anggaran yang dibutuhkan. Sehingga bisa secepatnya diajukan ke Pemerintah Aceh,” pinta Dahlan seraya berharap KIP dan Panwaslih Aceh juga segera berkoordinasi kepada KPU dan Bawaslu.

Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri mengatakan, pihaknya setuju Pilkada serentak di Aceh digelar pada tahun 2022. Tapi, ia ragu anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Sebab, menurut Samsul, masih banyak kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada tahun 2022, belum mengusulkan anggaran untuk hajatan tersebut dalam RAPBK/APBK 2021.

“Begitu juga untuk Pilkada Gubernur. Kami belum mendapat informasi apakah anggarannya sudah dialokasikan atau belum dalam APBA 2021 yang disahkan DPRA pada 30 November 2020 lalu,” ungkap Samsul Bahri.

Menanggapi hal tersebut, Asisten I Setda Aceh, Dr M Jafar SH MHum, menyatakan, untuk pelaksanaan pemilihan gubernur pada tahun 2022, Pemerintah Aceh sudah mengalokasikan anggaran dalam APBA 2021. “Anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pilkada dalam APBA tahun 2021, sudah kita tempatkan di pos dana tidak terduga (DTT),” ungkap M Jafar.

Untuk memastikan anggaran Pilkada Gubernur sudah tersedia dalam APBA 2021, Ketua DPRA meminta Kepala BPKA, Bustami Hamzah, untuk memberikan penjelasan dalam rapat tersebut. Bustami mengungkapkan, RAPBA 2021 yang sudah disahkan DPRA pada 30 November 2020 lalu, saat ini sedang dievaluasi oleh Kemendagri. Jika KIP membutuhkan anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pilkada Gubernur, menurut Bustami, bisa memanfaatkan anggaran di pos dana tak terduga senilai Rp 326 miliar.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved