Breaking News:

Calon Harus Didukung Partai Pengusung dan Disukai Oposisi

Mantan akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) ini yakin partai pengusung akan segera mengajukan nama kepada Gubernur Aceh, Nova Iriansyah

For Serambinews.com
Mawardi Ismail SH MHum.   

Pengamat Hukum dan Pemerintahan, Mawardi Ismail, optimis jabatan Wakil Gubernur (Wagub) Aceh yang saat ini lowong akan segera terisi dalam waktu dekat.

Mantan akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) ini yakin partai pengusung akan segera mengajukan nama kepada Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, lalu diserahkan ke DPRA untuk dipilih secara paripurna oleh 81 Anggota DPRA.

Untuk itu, Mawardi Ismail mengingatkan bahwa nama yang akan diajukan harus benar-benar figur yang tepat, yang bisa mendampingi Nova Iriansyah menyelesaikan sisa jabatan bersama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

Menurut Mawardi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon Wakil Gubernur Aceh. Selain punya kapasitas, jujur, amanah, dan hal normatif lainnya, juga ada tiga syarat utama lain, yakni dukungan dari partai pengusung, bisa bekerja sama dengan gubernur, dan disukai partai opisisi.

"Pertama harus didukung oleh partai pengusung. Ini jelas sekali, tidak mungkin calon yang diajukan tidak didukung oleh partai pengusung. Kemudian bisa bekerja sama dengan Gubernur Aceh. Ini juga pasti, jika tidak ini bisa berefek pada Aceh. Ketiga, calon wakil gubernur sebaiknya juga disukai oleh partai oposisi agar ke depan tidak lagi terjadi gonjang-ganjing, terutama antara eksekutif dan lagislatif," terang Mawardi.

Poin ketiga terkait calon yang diusulkan harus disukai oleh partai oposisi (di luar partai pengusung), menurut Mawardi ini adalah poin penting mengingat saat ini partai penguasa di DPRA merupakan partai di luar partai pengusung pasangan Aceh Hebat (Irwandi-Nova).

"Jadi sebaiknya memang calon yang diusulkan disukai oleh partai mayoritas penguasa parlemen. Kenapa? Agar sisa masa jabatan ini benar-benar rukun antara gubernur dan wakil gubernur juga dengan legislatif," jelas Mawardi.

Dia juga menambahkan, tidak ada persyaratan khusus yang mengharuskan calon yang diajukan partai pengusung harus dari internal partai pengusung. "Dari mana bakcgroundnya, itu tidak ada ketentuan. Boleh dari internal pengusung, boleh dari luar, yang jelas, calon yang diusulkan disetujui partai pengusung dan lebih baik lagi disukai partai opisisi," tegas Mawardi Ismail.

Mawardi berharap, jabatan Wakil Gubernur Aceh segera terisi dalam waktu dekat. Dia meminta partai pengusung segera bermusyawarah untuk mengusulkan nama kepada Gubernur Aceh. Mawardi tak menampik, lowongnya posisi Wakil Gubernur Aceh, sejak Nova Iriansyah menjadi Gubernur Aceh definitif (secara administratif dan hukum), dan kosongnya jabatan tersebut sejak Nova menjadi Plt Gubernur Aceh dua tahun lalu, membuat roda pemerintahan Aceh timpang.

"Timpang itu pasti. Ketika pekerjaan dulu dikerjakan oleh dua orang, tiba-tiba dikerjakan satu orang, pasti itu berat sekali. Apalagi kompleksitas Pemerintahan Aceh itu luar biasa. Dan kosongnya jabatan wakil gubernur ini secara marwah dan martabat pemerintah tidak pas," ujar Mawardi.

Dia juga menjelaskan, peraturan tentang pengisian jabatan wagub yang lowong diatur dalam dua undang-undang, ada UUPA dan UU Pilkada. UU Pilkada ini yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 pada pasal 175, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 10 tahun 2016.

"Ada hal menarik. Kalau sebelum berubah, pengajuan itu dalam jangka waktu sebulan, ketika jabatan wagub lowong. Kemudian diubah, dalam perubahan ini jangka waktunya tidak disebut lagi, sehingga dengan demikian orang bisa menafsirkan bebas, semula satu bulan kemudian dihilangkan," katanya.

Lantas dengan tidak ada batas waktu apakah bisa diusulkan kapan saja? "Tidak juga," kata Mawardi. Menurutnya, ada pertimbangan efektivitas dan yuridis. Kalau efektivitas, pengisian jabatan wagub itu dilakukan apabila sisa masa jabatan itu lebih dari 18 bulan sejak jabatan itu lowong.

"Kapan sejak jabatan itu lowong, berarti ketika Pak Nova dilantik jadi gubernur. Persoalan pengisian ini adalah persoalan politik dan hukum, persoalan politik ada keinginan dan kewenangan partai pengusung, persoalan hukum adalah terbukanya untuk mengajukan calon," pungkas Mawardi Ismail.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved