Breaking News:

PNA Irwandi Usul Muharuddin

Ketua Umum DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) hasil Kongres 2017, Irwandi Yusuf, tiba-tiba mengeluarkan keputusan mengejutkan terkait pengusulan

FOR SERAMBINEWS.COM
PNA Irwandi Yusuf mengusulkan nama dari luar kader partai tersebut, yaitu, H Muharuddin Harun SSos MM yang merupakan kader Partai Aceh dan mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai calon wakil gubernur Aceh. Surat keputusan nomor: 521/PNA/B/Kpts/KU-SJ/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen, Irwandi Yusuf dan Miswar Fuady 

* Sebagai Cawagub Pendamping Nova

* Tiyong Ingin Calon dari Kader Sendiri

BANDA ACEH - Ketua Umum DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) hasil Kongres 2017, Irwandi Yusuf, tiba-tiba mengeluarkan keputusan mengejutkan terkait pengusulan calon Wakil Gubernur Aceh pendampingi Nova Iriansyah, sisa masa jabatan 2017-2022.

Irwandi dalam suratnya mengusulkan H Muharuddin Harun SSos MM yang notabenenya kader Partai Aceh. Reaksi pun muncul dari Ketua Umum DPP PNA hasil Kongres Luar Biasa (KLB), Samsul Bahri ben Amiren, yang menginginkan sosok calon wakil gubernur itu berasal dari kader sendiri.

Keputusan Irwandi mengusulkan nama Muharuddin tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 521/PNA/B/Kpts/KU-SJ/XII/2020 yang juga ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Miswar Fuady, pada 7 Desember 2020.

Surat itu baru diketahui Serambi pada Senin (14/12/2020). Yang menarik adalah, sosok yang diusulkan tersebut merupakan kader Partai Aceh yang juga mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Sedangkan dari kader internal partai, hingga kemarin belum ada yang mengajukan diri untuk diusulkan sebagai pendamping Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Sekjen PNA, Miswar Fuady, yang dikonfirmasi mengatakan, kendati sudah mengusulkan Tgk Muharuddin, DPP PNA masih membuka kesempatan kepada kader partai. Sebab nama-nama yang mendaftar nantinya akan menjadi bahan diskusi Majelis Tinggi PNA sebelum menetapkan satu nama cawagub usulan PNA.

"SK tentang pengusulan calon wakil gubernur Aceh sisa masa jabatan 2017-2022 dari PNA ini merupakan bahan diskusi di Majelis Tinggi PNA. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar PNA, Majelis Tinggi PNA memiliki kewenangan menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yang diajukan oleh DPP PNA," jelas Miswar.

Miswar mengungkapkan, alasan pihaknya menerima kader dari luar partai karena calon dari internal partai belum ada yang serius membangun komunikasi dengan DPP PNA. Tapi jika ada kader internal yang mendaftar dan meminta surat keputusan, tetap akan diberikan.

"Siapa yang meminta surat keputusan akan kita buatkan untuk dibawa dalam Musyawarah Majelis Tinggi PNA. Tapi jika MTP memutuskan nama calon yang lain, maka DPP PNA wajib menetapkan nama calon sesuai hasil permusyawaratan Majelis Tinggi PNA," ungkapnya.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved