Breaking News:

PNA Usulkan Yoyong Sebagai Wakil Ketua DPRK Abdya

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kabupaten Aceh Barat Daya secara resmi mengusulkan Yoyong Syarifuddin

For Serambinews.com
Rombongan wakil ketua I DPRK Abdya, Yoyong Syarifuddin (kiri) berfoto bersama dengan ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin SIP, Kamis (17/10/2019) di ruang kerja ketua DPR Aceh. 

BLANGPIDIE - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kabupaten Aceh Barat Daya secara resmi mengusulkan Yoyong Syarifuddin untuk mengisi jabatan wakil ketua I DPRK Abdya masa jabatan 2019-2024.

Untuk diketahui, pasca polemik internal PNA, hampir setahun lebih kursi wakil ketua I masih kosong. Padahal, kursi pimpinan I itu merupakan hak PNA selaku partai yang memperoleh suara terbanyak kedua pada Pileg 2019. Namun akibat ada polemik internal, sampai saat ini kursi tersebut belum ditempati.

Karena sesuai aturan, jabatan ketua, wakil ketua I, dan wakil ketua II dijabat  partai politik (parpol) pemenang I, II, dan III Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Jabatan ketua menjadi hak Partai Demokrat (PD), Wakil ketua I dari Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan  wakil ketua II merupakan hak dari Partai Aceh (PA).

Sekjend DPW PNA Abdya, Anton Sumarno SE saat dikonfirmasi Serambi membenarkan bahwa pihaknya sudah mengusulkan nama Yoyong Syariffuddin untuk mengisi kursi pimpinan I tersebut. "Iya benar, sudah kita surati dan sudah ada balasan dari DPP PNA. Kita usulkan Bang Buyong Ie Merah," ujar Sekjend DPW PNA Abdya, Anton Sumarno SE. Saat ini pihaknya sudah mengusulkan nama pimpinan I DPRK kepada Sekretariat Dewan. "Setelah paripurna, kita langsung kirimkan surat ke Gubernur Aceh," ungkapnya.

Sementara itu, Sekjen DPP PNA, Miswar Fuady membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima surat pengusulan wakil ketua dari DPW PNA Abdya. 

"Surat usulan Pimpinan DPRK Abdya dari PNA sudah kita buat tertanggal 30 November 2020, yang ditandatangani oleh Irwandi Yusuf selaku Ketua Umum dan Miswar Fuady selaku Sekretaris Jenderal," ujar Sekjen DPP PNA, Miswar Fuady.

Menurutnya, jika proses administrasi di DPRK sudah selesai, dan surat pengantar bupati sudah ada, maka persyaratan pengusulan sudah PNA penuhi semua dan hanya menunggu SK Gubernur.(c50)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved