Breaking News:

Berita Aceh Singkil

Kejari Tetapkan Staf Ahli Bupati Aceh Singkil Tersangka Korupsi DOKA, Tersangkut Saat Jadi Kadinsos

JN diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2016.

For Serambinews.com
Kajari Aceh Singkil, Muhammad Husaini 

Laporan Dede Rosadi | Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil menetapkan JN, Staf Ahli Bupati Aceh Singkil sebagai tersangka tindak pidana korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Namun kasus yang melilit JN bukan semasa menjadi Staf Ahli Bupati Dulmusrid. Melainkan ketika ia menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenga Kerja dan Transmigrasi (Kadinsosnakertrans) Aceh Singkil pada tahun 2016 lalu.

JN diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2016.

Pagu anggarannya sebesar Rp 1 miliar, dengan sumber anggaran DOKA yang dikelola Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Singkil.

Kajari Aceh Singkil, Muhammad Husaini, Selasa (22/12/2020), mengatakan, selain JN, pihaknya juga menetapkan dua tersangka lain dalam perkara yang sama.

Baca juga: Dewan Aceh Barat Singgung Soal Kutipan Uang Minyak Ambulans Pada Pasien, Kadinkes; Tak Ada Pungutan

Baca juga: Ini Jadwal Libur Bank Terkait Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020, Catat Tanggalnya

Baca juga: Kasus Penemuan 39 Mayat Warga Vietnam di Kontainer Truk, 2 Pria Diputus Bersalah atas Pembunuhan

Keduanya masing-masing adalah TR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan RS selaku bendahara.

"Ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara RTLH. JN selaku kepala dinas atau pengguna anggaran, TR selaku PPTK, dan RS bendahara," tegas Kajari didampingi Kasi Pidsus, Delfiandi dan Kasi Intel Kejari Aceh Singkil.

Menurut Kajari, dugaan kerugian negara dalam kasus RTLH, senilai Rp 232.839.371. Hal itu berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh Inspektorat Aceh Singkil.

"Alasan penetapan tersangka karena terdapat dua alat bukti yag cukup dan ada hasil audit kerugian keuangan negara," tukasnya.

Tiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca juga: Dialog Qanun Kopi dalam Desember Kopi Bako-E Disiarkan Serambinews.com dan Serambi On TV

Baca juga: PMK belum Terbit, Kampung di Aceh Tamiang terkendala Susun APBDes 2021

Baca juga: Tiga Sahabat Kini Jadi Menteri, Erick Thohir: Dulu Nongkrong Bareng, Sekarang Kerja Bantu Jokowi

"Senin depan, kami akan melakukan pemanggilan para tersangka," pungkas Kajari Aceh Singkil, Muhammad Husaini.(*)

Penulis: Dede Rosadi
Editor: Saifullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved