Breaking News:

Salam

Pemerintah Inginkan Warga Tidak Bergerak ke Zona Lain Saat Libur

Pemprov Sumatera Utara sudah menentukan langkah paling antisipatif guna mencegah ledakan pengunjung ke wilayah itu, terutama ke kota Medan

Foto kiriman warga
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menegaskan pelaku perjalanan dalam negeri yang akan ke Sumut diwajibkan memiliki surat PCR. 

Pemprov Sumatera Utara sudah menentukan langkah paling antisipatif guna mencegah ledakan pengunjung ke wilayah itu, terutama ke kota Medan, pada musim liburan akhir tahun ini. Langkah penting dalam rangka mencegah penularan virus Corona itu adalah Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mewajibkan seluruh pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang memasuki wilayah provinsi itu memiliki surat hasil Polymerase Chain Reaction (PCR) atau Rapid Test Antigen (RDR-ag). Sesuai Surat Edaran (SE) Gubernur Sumatera Utara Nomor 360/9626/2020, tertanggal 18 Desember 2020, ketentuan itu sudah diberlakukan sejak Senin 21 Desember 2020. Diingatkan juga bahwa setiap hasil PCR atau Rapid Test Antigen tersebut hanya berlaku selama 14 hari.

Kebijakan ini diberlakukan pihaknya mengacu pada rujukan dari Pemerintah Pusat. Tujuannya, untuk mencegah dan mengendalikan wabah Covid-19 selama masa arus mudik dan balik libur akhir tahun 2020 dan tahun baru 2021. Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu mengganti aturan perjalanan dari sebelumnya rapid test antibodi menjadi rapid test antigen mulai 18 Desember 2020.

Kapolda Sumut, Irjen Martuani Sormin Siregar, menambahkan, pihaknya bersama Kodam I/BB mendukung kebijakan tersebut demi menghindari terbentuknya klaster baru Covid-19 di provinsi itu dengan menggelar Operasi Lilin Toba 2020. Operasi ini mengerahkan 7.700 personel dan didukung oleh 2.000 prajurit Kodam I/BB. “Kita tidak ingin ada klaster baru Covid-19,” kata Kapolda.

Yang paling terkena kebijakan Pemprov Sumut itu adalah pelaku perjalanan dari Aceh. Pengalaman selama ini, setiap musim liburan akhir tahun, warga Aceh berbondong-bondong menikmati liburan ke luar daerah. Paling banyak adalah ke Medan dan Malaysia (khususnya Penang dan Kuala Lumpur). Namun, karena hingga kini Pemerintah Malaysia belum membuka pintu bagi pelancong dari Indonesia, maka tentu saja pilihan warga Aceh yang nekat ingin liburan di tengah pandemi ini adalah Kota Medan dan Jakarta.

Memang sudah ada ketentuan setiap kali ingin melakukan perjalanan ke luar daerah, khususnya melalui perjalanan udara, setiap warga sudah wajib melakukan rapid test. Akan tetapi, warga yang melalukan perjalanan darat dengan kendaraan umum dan pribadi sebagian besar tidak melakukan rapid test. Apalagi para warga Aceh yang punya rumah di ibu kota Provinsi Sumatera Utara.

Pemberlakuan wajib PCR itu sesungguhnya memang ingin mempersulit pergerakan masyarakat di musim liburan akhir tahun ini. Sebab, tingginya mobilitas warga pada musim liburan sudah terbukti meningkatkan kasus infeksi virus Corona di banyak daerah.

Susuai pengamatan pemerintah sebelumnya, pada saat berlibur masyarakat banyak mengabaikan protokol kesehatan, baik kala dalam perjalanan maupun di lokasi liburan yang pengunjungnya membludak. “Banyak masyarakat yang tidak mengenakan masker, tidak menjaga jarak, bahkan ramai-ramai bikin kerumunan di lokasi-lokasi wisata,” kata Satgas Covid-19 Pusat.

Inilah yang ingin diantisipasi Pemerintah. Masyarakat sudah berulang-ulang diimbau supaya tidak melakukan perjalanan ke luar wilayah masing selama musim libur akhir tahun. Malah untuk mepersulit program liburan masyarakat, pemerintah juga mengurangi libur kerja bagi pegawai negeri di akhir tahun. Dengan memendekkan hari libur akhir tahun, diharapkan banyak warga tidak bergerak ke luar daerahnya.  Sebab, bagi pemerintah, yang paling efektif mencegah penyebaran Covid-19 adalah membatasi pergerakan masyarakat dari satu zona ke zona lainnya. Di samping itu, berlibur di tempat masing-masing pun diingatkan supaya tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Yakni menggunakan masker, rajin mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, serta terus menjaga jarak dengan tidak membuat kerumunan. Oleh sebab itu, kita berharap pemerintah bersama pihak-pihak terkait lainnya terus berpatroli dan merazia agar masyarakat disiplin mematuhi protkes.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved