Massa Berdoa di Makam Syuhada, Tuntut Habib Rizieq Shihab Dibebaskan
Seratusan lebih massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat, Ormas, pencinta Habaib dan Ulama Kabupaten Bireuen menggelar aksi damai
BIREUEN - Seratusan lebih massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat, Ormas, pencinta Habaib dan Ulama Kabupaten Bireuen menggelar aksi damai dengan kegiatan doa bersama, Rabu (23/12/2020).
Aksi damai itu disertai doa bersama dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Para santri dan teungku serta beberapa pimpinan dayah berdatangan ke lokasi di ruas jalan ke Paya Kareung.
Setelah itu, mereka berkumpul dan berdoa di kuburan syuhada, Tgk Abdurrahman Meuse.
Tgk H Jalaluddin selaku penanggungjawab kegiatan memberikan arahan kepada para peserta aksi untuk sama-sama membacakan doa.
Kemudian melanjutkan perjalanan ke Polres Bireuen untuk membacakan pernyataan.
Di sisi lain, puluhan personil dari Polres Bireuen serta anggota TNI berada di lokasi mengamankan jalannya aksi damai.
Sekitar pukul 10.100 WIB, rombongan peserta aksi berkumpul dan berbaris berencana untuk berangkat ke Mapolres Bireuen.
Namun keinginan tersebut dibatalkan setelah sejumlah anggota Polres juga menutup ruas jalan itu.
Pun begitu, penanggunjawab kegiatan, Tgk H Jalaluddin membacakan pernyataan sikap.
Adapun isi pernyataan sikap dan tuntutan sertasurat ditujukan kepada Presiden RI, antara lain bahwa Habib Rizieq Shibab (HRS) adalah seorang ulama Habaib/Zurriyah Rasulullah SAW yang sudah banyak berjasa bagi umat dan bangsa.
“Kami menilai proses hukum dan penahanan terhadap HRS terkesan sangat dipaksakan. Oleh karena itu, kami mendesak agar HRS segera dibebaskan,” kata Tgk Jalaluddin.
Point kedua, lanjut Tgk Jalaluddin, pihaknya mengecam keras pembunuhan terhadap enam Laskar Front Pembela Islam (FPI).
Karena itu, pihaknya mendesak agar pelaku segera diseret ke pengadilan untuk dihukum dengan seberat-beratnya.
Kemudian, poin ketiga, demi terciptanya ketenangan dan kesejukan di tengah masyarakat, maka segala bentuk kriminalisasi/serangan kepada ulama dan para aktivis harus dihentikan.
Point terakhir, aliansi menyebutkan, bahwa permasalahan antara pemerintah dan HRS hanya dapat diselesaikan melalui dialog.