Breaking News:

Advetorial

Pemko Subulussalam Dorong Industri Pariwisata Memiliki Sertifikat CHSE

Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, menggelar sosialisasi

SERAMBI/KHALIDIN
Pemko Subulussalam melalui Disporapar setempat melakukanb sosialisasi dan implentasi Program Cleanliness, Health, Safety, and Environment (CHSE), di Hermes One Subulussalam Hotel, Senin dan Selasa (21-22/12/2020). 

SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, menggelar sosialisasi dan implentasi Program Cleanliness, Health, Safety, and Environment (CHSE)di Hermes One Subulussalam Hotel, Senin dan Selasa (21-22/12/2020). Kegiatan itu untuk mendorong seluruh industri pariwisata memiliki sertifikat CHSE sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan nasional di tengah pandemic covdi-19.

Kegiatan yang berlangsung dua hari itu, membahas sejumlah materi kegiatan yang disampaikan tutor dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Kemudian ada pula materi soal perizinan yang disampaikan pemateri dari DPMP2TSP Aceh. Kepala Disporapar Subulussalam Syafrianda mengatakan, peserta sosialisasi tersebut diikuti sebanyak 81 pelaku usaha restoran, rumah makan, cafe, ditambah 2 hotel, 3 penginapan dan 4 losmen, jumlah peserta sebanyak 90 orang.

Dia menambahkan bahwa setiap perusahaan, restoran ataupun hotel yang taat membayar pajak wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) karena itu merupakan syarat wajib untuk mendapatkan Sertifikasi CHSE dan syarat mutlak bedirinya sebuah usaha. Sehingga kedepannya masyarakat akan memilih tempat-tempat wisata yang sudah memiliki sertifikat CHSE karena memiliki kelebihan dari segi kebersihan dan kenyamanannya," imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Subulussalam Affan Alfian Bintang mengatakan, kegiatan ini dalam rangka implementasi bantuan dana hibah dari pemerintah pusat kepada pengusaha daerah. Dijelaskan, pengusaha pariwisata seperti industri hotel dan restoran yang akan mendapat bantuan stimulan dana hibah dari kementerian pariwisata harus melengkapi persyaratan, diantaranya TDUP, NPWP, dan dokumen perizinan serta membayar pajak sampai tahun 2019.(hss/*)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved