Breaking News:

Aceh Tetap Jalankan LKS

Pemerintah Aceh memastikan tidak akan surut untuk menjalankan sistem keuangan Syariah di Tanah Rencong

SERAMBI/HENDRI
Kepala OJK Aceh Yusri saat menjadi narasumber dalam acara dialog tentang kesiapan dan implementasi qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (10/12/2020). 

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh memastikan tidak akan surut untuk menjalankan sistem keuangan Syariah di Tanah Rencong, karena memang aturan hukumnya sudah ada, yaitu Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Demikian ditegaskan Asisten II Setda Aceh, HT Ahmad Dadek, pada rapat evaluasi LKS di Aceh, Senin (28/12/2020).

Rapat yang digelar di Lantai III Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh itu, dihadiri Kepala Divisi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Luqyan Tamanni, Kepala Dinas Syariah Islam Dr EMK Elidar SAg, Pengurus Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Aceh, BRI, Rektor IAI Tazkia, Biro Prekonomian Setda Aceh,  dan lembaga terkait lainnya.

Rapat yang berjalan singkat itu melahirkan beberapa kesimpulan yang segera ditindaklanjuti pada awal tahun 2021 mendatang. Dadek menjelaskan, LKS merupakan amanah dari UUPA. Aturan turunannya berupa  qanun dan sudah dibuat oleh Pemerintah Aceh. “Oleh karena itu, Pemerintah Aceh, tidak akan surut  dan sudah final untuk menerapkan sistem keuangan Syariah itu di Aceh,” ujar Dadek.

Dijelaskan, berbagai aturan hukum mengenai penerapan pelaksanaan keuangan Syariah itu sudah ada dan Pemerintah Aceh tinggal menjalankannya. Meski demikian,  langkah pembenahan dan sosialisasi akan terus dilakukan agar sistem keuangan LKS yang berjalan di Aceh, benar-benar sesuai Syariah dan tersampaikan kepada masyarakat. “Ini tentu membutuhkan dukungan semua pihak, diantaranya KNEKS, Asbisindo, dan lainnya,” tandasnya.

Untuk memastikan LKS yang sudah berjalan di Aceh, apakah sudah sesuai Syariah nya, kata Dadek, kita perlu melakukan ceks list terhadap sistem keuangan yang sedang berjalan di semua Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh. Misalnya KNEKS mempunyai tugas, antara lain untuk memantau produksi halal, industri keuangan syariah, dan sosial syariah,  kegiatan usaha syaraih. “Konversi syariah sangat berpengaruh terhadap kemajuan perbankan syariah nasional,” ujar Dadek.

Selanjutnya, sambung Dadek, Lembaga Penjamin Keuangan Syariah, perlu memperbanyak kuotanya  di Aceh. Rekening berbagi jenis bantuan sosial segera diselesaikan mekenismenya melalui Bank Syariah. Seperti rekening bantuan PKH dan lainnya.

Pergub Harus Ditindaklanjuti

Asisten II Setda Aceh, Ahmad Dadek juga meminta Pergub Dinas Syariah Islam, harus ditindaklanjuti (follow up) untuk pengisian Dewan Syariat Islam BNI. Proses konversi di BNI menurut informasinya sudah 90 persen dan semua layanan sudah ada. Sebagai tindak lanjutnya, Dinas Syariat Islam, harus segera menyiapkan check list progresnya paling lambat 4 Januari 2021.

Kemudian Asbisindo Aceh membuat check list  untuk peningkatan pelayanan perbankan yang perlu ditingkatkan, paling lambat 4 Januari 2021. Sementara Biro Prekonomian menyusun langkah-langkah sosialisasi konversi syariah 2021 dan menyusun surat Gubernur Aceh terkait sosialisasi paling lambat pada minggu pertama Januari 2021.

Dadek juga menyerukan kepada Biro Humas Setda Aceh, segera membuat materi sosialisasi dalam bentuk baliho, spanduk, flyer dan lainnya, untuk dipasang di sejumlah media. Materi sosialisasi harus sudah selesai pada tanggal 4 Januari 2021, agar bisa kita lakukan bersama pemangku kebijakan lainnya.(her)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved