Diangkat melalui Rekrutmen PPPK, BKN Tak Lagi Terima Guru dengan Status PNS

SERAMBINEWS.COM  - Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah harapan sebagain banyak orang.

Dengan menyandang status PNS, seseorang kehidupannya akan lebih terjamin.

Namun, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan tidak akan ada lagi perekrutan guru melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS)

Hal ini disampaikan oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana pada Selasa (29/11/2020).

Sebagai gantinya, guru akan diangkat oleh pemerintah melalui perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan demikian, kata Bima, guru ke depannya akan berstatus PPPK.

"Kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK, jadi bukan CPNS lagi. Ke depan, kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," ujar Bima dalam konferensi pers 'Catatan Kinerja Akhir Tahun 2020 Kementerian PAN RB', dikutip dari Kompas.

Baca juga: 7 Orang Tewas dan Puluhan Luka-luka Akibat Gempa Magnitudo 6,4 Guncang Kroasia

Baca juga: Dijerat Pasal Pornografi, Akankah Gisel Bernasib Seperti Video Panas Ariel?

Bima mengatakan penerimaan guru sebagai PPPK akan membantu pemerintah mengatasi masalah distribusi guru secara nasional.

Ia mengatakan selama ini pemerintah selalu terbentur dengan sistem PNS untuk melakukan distribusi guru.

"Karena kalau CPNS setelah mereka bertugas 4 sampai 5 tahun biasanya mereka ingin pindah lokasi. Dan itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional. Dua puluh tahun kami berupaya menyelesaikan itu, tetapi tidak selesai dengan sistem PNS," ungkapnya.

Tak hanya itu, tenaga kepegawaian lain seperti dokter, perawat, dan penyuluh akan direkrut melalui PPPK.

Bima mencontohkan di berbagai negara maju lebih banyak jumlah PPPK daripada PNS.

Baca juga: Gaji PNS dan Tunjangan Bakal Naik Tahun 2021, Pegawai Terendah Minimal Dapat Rp 9 Juta

"Sebenarnya best practice di negara-negara maju juga melakukan hal yang sama. Jumla PPPK di negara maju sekitar 70-80 persen, PNS-nya hanya 20 persen. Untuk hal-hal yang sifatnya pelayanan publik status kepegawaian adalah PPPK," kata Bima.

Bima mengatakan pemerintah berencana menggelar tes pengangkatan PPPK bagi satu juta guru honorer tahun depan.

Perekrutan PPPK itu bisa diikuti seluruh guru honorer di sekolah negeri dan swasta.

Dia pun menegaskan PPPK setara dengan PNS.

"Dalam kasus guru dengan adanya formasi satu juta guru PPPK, ke depan rasa-rasanya tidak akan dibuka lagi status guru jadi PNS. Semua akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, jadi tidak perlu pusing pindah dari PPPK ke PNS," ujarnya.

Baca juga: Tunjangan PNS Akan Naik di 2021, Pegawai Paling Rendah Dapat Rp 10 Juta

Baca juga: KABAR GEMBIRA, Mulai Tahun Depan Gaji ASN Minimal Rp 9 Juta, Ini Penjelasan Menpan RB

Sebanyak 1 juta guru honorer akan diangkat jadi PPPK

Semua guru honorer di Indonesia berkesempatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memastikan para guru honorer bisa melakukan tes online pada 2021.

Adapun pengangkatan ASN itu melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak ( PPPK).

Skema tersebut bisa memberikan kesejahteraan yang lebih bagi para guru.

Pasalnya, gaji dan tunjangan yang didapatkan setara dengan PNS, seperti diberitakan Kompas.com, Senin (30/11/2020).

Kemendikbud sendiri akan menargetkan pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi PPPK.

"Di 2021, ditunggu untuk melakukan proses seleksi massal, di mana guru honorer bisa menunjukkan kelayakannya melalui tes online," ucap Nadiem dalam acara "Peluncuran Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS" lewat sistem daring di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Dengan program ini, Nadiem Makarim meyakini kesejahteraan guru akan meningkat.

Gaji mereka yang lolos akan didukung oleh anggaran pemerintah pusat.

"Jadi itu untuk 2021, semuanya guru honorer bisa menjadi PNS guru PPPK," ungkap dia.

Lalu berapa besaran gaji tersebut?

Ketetapan Gaji PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Disebutkan dalam regulasi tersebut, gaji PPPK sama dengan gaji PNS sesuai dengan pangkat golongannya dengan skema Masa Kerja Golongan (MKG).

Berikut daftar gaji PPPK per bulan yang dianggarkan pemeritah dari APBN dan APBD:

- Golongan I: Rp 1.794.900 - Rp 2.686.200

- Golongan II: Rp 1.960.200 - Rp 2.843.900

- Golongan III: Rp 2.043.200 - Rp 2.964.200

- Golongan IV: Rp 2.129.500 - Rp 3.089.600

- Golongan V: Rp 2.325.600 - Rp 3.879.700

- Golongan VI: Rp 2.539.700 - Rp 4.043.800

- Golongan VII: Rp 2.647.200 - Rp 4.214.900

- Golongan VIII: Rp 2.759.100 - Rp 4.393.100

- Golongan IX: Rp 2.966.500 - Rp 4.872.000

- Golongan X: Rp 3.091.900 - Rp 5.078.000

- Golongan XI: Rp 3.222.700 - Rp 5.292.800

- Golongan XII: Rp 3.359.000 - Rp 5.516.800

- Golongan XIII: Rp 3.501.100 - Rp 5.750.100

- Golongan XIV: Rp 3.649.200 - Rp 5.993.300

- Golongan XV: Rp 3.803.500 - Rp 6.246.900

-Golongan XVI: Rp 3.964.500 - Rp 6.511.100

- Golongan XVII: Rp 4.132.200 - Rp 6.786.500

Tak hanya itu, PPK juga mendapat berbagai tunjangan sebagai berikut:

- Tunjangan keluarga

- Tunjangan pangan

- Tunjangan jabatan struktural

- Tunjangan jabatan fungsional

- Tunjangan lainnya.

(Tribunnewswiki/Tyo/Nur/Tsarina Maharani)

Artikel ini telah tayang di Tribunnewswiki.com dengan jdul BKN Tak Lagi Terima Guru dengan Status PNS, Guru Diangkat melalui Rekrutmen PPPK