Breaking News:

"Itu Ada Penumpang Gelap"

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRA, Irpannusir, yang dikonfirmasi Serambi, tadi malam, mengaku bingung dengan surat hasil evaluasi Kemendagri

hand over dokumen pribadi
Irpannusir 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRA, Irpannusir, yang dikonfirmasi Serambi, tadi malam, mengaku bingung dengan surat hasil evaluasi Kemendagri terhadap Raqan APBA 2021 yang salah satu isinya melarang penganggaran dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRA senilai Rp 2,7 triliun lebih.

"Jangankan publik, kita saja bingung dari mana angka Rp 2,7 triliun itu keluar. Kalau istilah saya, itu ada ‘penumpang gelap’ yang kita tidak tahu naiknya dari mana. Anggota DPRA itu ada 81 orang, masing-masing kita pokir Rp 15 miliar, tambah porsi pimpinan yang sedikit lebih besar. Jadi, harusnya paling banyak Rp 1,4 triliun atau Rp 1,6 triluan lah. Karena muncul angka hingga Rp 2,7 triliun, pening sendiri kita," ungkap Irpannusir.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh itu juga bingung dengan surat evalausi Kemendagri yang salah satu pointnya membahas pokir DPRA. Padahal, menurut Irpannusir, pada rapat pembahasan awal, tidak ada persoalan dengan pokir yang nilainya sudah disepakati per anggota DPRA Rp 15 miliar.

"Sejak pembahasan awal tidak ada persoalan dengan pokir yang nilainya sudah disepakati. Kita sudah menginput ke SIPD, bahkan sudah masuk ke RKA, tapi kok tiba-tiba ada surat edaran Mendagri yang melarang pokir dewan dimasukkan dalam APBA 2021," katanya. "Kami bingung semua angkanya nggak tahu dari mana, kemudian punya siapa kita tidak tahu. Tiba-tiba keluar surat Kemendagri bahwa pokir itu dilarang masuk dalam APBA murni 2021 dan baru dimasukkan ke APBA perubahan 2021," timpalnya.

Jika benar itu dilarang, sambung Irpannusir, mayoritas anggota DPRA akan menanggung akibat dari masyarakat. Pasalnya, selama ini wakil rakyat itu sudah berjanji dengan masyarakat bahkan sudah ada kelompok yang dibentuk sebagai penerima manfaat pokir dengan syarat yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. "Tiga atau empat bulan lalu, kita sudah sampaikan boleh kita usulkan aspirasi, asalkan kelompoknya terdaftar di notaris dan Kemenkumham. Kalau ini dilarang bararti sama saja kita sudah membohongi masyarakat," pungkas Irpannusir.

Terpisah, Wakil Ketua DPRA, Safaruddin, mengatakan, surat tersebut bukan melarang atau bahkan mencoret pokir DPRA. Dia mengakui memang ada catatan untuk pokir yang harus dievaluasi. "Cuma itu seyogyanya mencantumkan semua kegiatan baik pokir maupun kegiatan dari SKPA. Jadi, Rp 2,7 triliun tersebut sub total kegiatan," katanya.

Baik TAPA dan DPRA, kata Safaruddin, diminta oleh Kemendagri meluruskan kegiatan yang tidak terpenuhi untuk dikembalikan. "Kemudian koreksinya ada bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan proses penganggaran yang benar, itu disuruh hapus. Lalu, ada yang belum tepenuhi seperti dana FKUB, dana bidang pengawasan yang belum sesuai regulasi, ada yang memang harus dibayarkan utang kita terhadap putusan pengadilan yang sudah inkrah. Kemudian, kegiatan usulan apapun baik pokir dan SKPA yang tidak seusai dan tidak masuk RKPA itu nggak boleh, itu harus diganti dan disesuaikan," jelas politisi Partai Gerindra ini.

Ditanya mengapa dalam surat itu penekanannya pada pokir DPRA, Safaruddin mengatakan, sebelum mengeluarkan surat tersebut, seharusnya Kemendagri memanggil DPRA dan TAPA. Saat rapat pada 29 Desember 2020, tambah Safaruddin, pihaknya hanya mendengar penjelasan.

"Ketika kita klarifikasi bahwa kita nggak ada pokir Rp 2,7 triliun lalu mereka sebut 'oh informasi yang kami terima itu pokir'. Sudah keluar evaluasi apa boleh buat, tapi kita berkomitmen untuk menyempurnakan. Point itu kan jelas, Rp  2,7 triliun tersebut tidak dibenarkan bila tidak tercantum dalam RKA," pungkas Safaruddin. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved