Wakil Ketua DPRK Desak Pengisian Wabup Bireuen

BIREUEN - Wakil Ketua DPRK Bireuen,  Syauqi Futaqi mendesak pemerintah untuk segera melakukan pengisian sisa jabatan Wakil Bupati (Wabup) Bireuen masa jabatan 2017-2022. Pengisian sangat urgen dilakukan supaya roda administrasi pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan pembangunan dapat direalisasikan sekaligus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurutnya, hampir setahun pasca meninggalnya Bupati Bireuen, H Saifannur S Sos (alm) yang posisinya digantikan Dr Muzakkar A Gani, ternyata sisa jabatan Wakil Bupati belum juga terisi sampai saat ini. “Padahal, posisi ini tidak boleh kosong terlalu lama. Untuk itu, saya mendesak agar posisi ini segera diisi oleh partai pengusung,” ungkap Syauqi kepada Serambi, Kamis (7/1/2021).

Politisi muda dari Partai Golkar yang juga alumni UIN Ar-Raniry itu mengingatkan, secara aturan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 10  Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Tatib DPRK Bireuen No 16 tahun 2019.

Peraturan itu menyebutkan posisi wakil bupati yang kosong dimungkinkan secara Undang-Undang untuk diisi dan itu sah secara hukum. Sehingga, tidak ada alasan untuk tidak diisi.  “Bila ditanyakan kepada saya, siapa yang berhak mengisi posisi Wakil Bupati Bireuen, maka seharusnya kader Golkar karena sesuai dengan komposisi koalisi yang terbentuk saat pengusungan kepala daerah tahun 2017,” ujarnya.

Seperti  diketahui,  Bupati Bireuen H Saifannur  yang meninggal dunia setahun silam merupakan kader Golkar. Maka secara etika politik, Partai Golkar memiliki peluang paling besar untuk menduduki posisi itu.  “Di internal Golkar, sudah memutuskan dua nama untuk dipilih oleh partai koalisi dan selanjutnya diajukan untuk dipilih dewan. Kedua calon itu yaitu H Mukhlis dan Yusri Abdullah SSos, yang keduanya tidak asing lagi bagi publik Bireuen,” katanya.

Syauqi menambahkan, Muzakkar A Gani dulunya merupakan kader Golkar dengan posisi Ketua Dewan Penasehat (Wanhat), meskipun sekarang sudah menjadi Ketua Partai Demokrat.  “Secara etika politik, harus tetap ingat dengan partai yang membesarkan dan memperjuangkannya untuk kursi orang nomor satu di Bireuen. Sudah sangat pantas, kalau kekosongan kursi Wabup Bireuen harus diisi oleh kader Golkar. Artinya, masak ke Demokrat lagi,” ujarnya.(yus)