Breaking News:

Berita Pidie

KNPI Pidie Minta TAPD dan Banggar Segera Bahas RAPBK 2021

Belum disahkannya APBK Pidie 2021 sampai Januari ini telah menimbulkan sorotan negatif publik  terhadap kinerja pemerintah.

hand over dokumen pribadi
Ketua DPD KNPI Pidie, T Syawal SPd CHT 

Laporan Idris Ismail | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Elemen kepemudaan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pidie mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersaman Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk dapat menuntaskan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kanupaten (APBK) 2021.

'Hal sangat penting  agar semua pihak baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Legeslatif hingga  rakyat  suoaya tidak di rugikan,"sebut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Pidie, T Syawal SPd CHT, Sabtu (9/1/2021).

Dampak belum disahkan dokumen dana APBK 2021 sampai menjelang pertengahan Januari ini telah menimbulkan kesan sorotan negatif publik  terhadap kinerja pemerintahan.

Karenanya pemerintah dalam hal ini pihak TAPD supaya dapat segera menyerahkan dokumen RAPBK 2021 agar dapat dibahas secara bersama sesuai dengan penerapan aplikasi aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Dengan demikian pembahasan dan pengesahan anggaran ini tentunya dapat bersama DPRK Pidie. 

Pada intinya dengan semakin molornya tegat waktu pembahasan ini justru memperlebar jurang bagi rakyat Pidie yang  sangat dirugikan. Sekaligus juga memberi klaim sosial bahwa mulai Bupati hingga SKPK saat ini tidaklah mampu mengelola anggaran lewat aplikasi SIPD.

"Bukankah dokumen KUA-PPAS APBK Pidie 2021 sudah disepakati bersama lebih dari sebulan yang lalu dengan total anggaran mencapai Rp. 2,09 Triliun," jelasnya.

Ditambahkan juga  Bagi Banggar DPR  harus segera memanggil TAPK untuk segera dilakukan penyerahan dokumen serta menyegerakan pembahasan. Apalagi Gubernur Aceh juga sudah menyurati hal yang sama terkait molornya APBK Pidie tersebut.

Sebelumnya, Sekda Pidie, Idhami MSi kepada Serambinews.com, Sabtu (9/1/2021) mengatakan, pihak SKPK dalam satu pekan telah bekerja secara ekstra dan dalam waktu dekat juga anggaran di serahkan ke Banggar DPRK.

"Kami akui proses input data ke aplikasi SIPD memang membutuhkan waktu lebih lama sehingga berdapak sedikit molor pengajuan dokumen RAPBK tahun ini," jelasnya.

Sepertihalnya salah item kegiatan input upah jerih ribuan berkas dokumen perangkat gampong membutuhkan waktu sampai satu pekan. Terlebih kondisi saat uni komponen dalam alpikasi SIPD yang musti  membutuhkan komponen yang baru.

"Agar segala kegiatan yang baru dapat dituangkan dalam aplikasi ini,"demikian Idhami.(*)

Baca juga: VIDEO Wow, Cara Masak Penjual Nasi Goreng Ini Buat Warganet Tercengang, Tapi Ada yang Disorot

Baca juga: Kontrak Sergio Ramos di Real Madrid belum Temui Titik Terang, Zidane tak Bisa Beri Kepastian

Baca juga: Prediksi Steve Jobs Tahun 1990 Benar, Adobe Flash Player Mulai 12 Januari 2021 tak Bisa Pakai Lagi

Baca juga: Pecinta Sepak Bola Indonesia Ramaikan Tagar Ayo Main Lagi, Ekspresi Agar Kompetisi Bergulir Lagi

Penulis: Idris Ismail
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved