Internasional
AS Segera Tabalkan Gerakan Houthi di Yaman Sebagai Kelompok Teroris
Pemerintah Amerika Serikat akan menunjuk gerakan Houthi Yaman sebagai kelompok teroris. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo
SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat akan menunjuk gerakan Houthi Yaman sebagai kelompok teroris.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada Minggu (10/1/2021).
Dinilai sebuah langkah akhir yang dikhawatirkan kelompok bantuan akan memperburuk krisis kemanusiaan.
Dilansir AFP, dengan hanya 10 hari tersisa sebelum Presiden terpilih Joe Biden menjabat, tindakan tersebut dapat mempersulit upaya pemerintahan baru.
Baca juga: TNI Bersama Masyarakat Bersihkan Lahan untuk Lapangan Sepakbola
Untuk memulai kembali diplomasi dengan Iran, yang memiliki hubungan dengan Houthi, dan menilai kembali hubungan AS dengan Arab Saudi.
"Penunjukan itu dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban Ansar Allah atas tindakan terorisnya," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan, menggunakan nama resmi gerakan Houthi.
Dikatakan, termasuk serangan lintas batas yang mengancam penduduk sipil, infrastruktur dan pengiriman komersial.
"Kelompok ini telah memimpin kampanye brutal yang telah membunuh banyak orang, mengguncang kawasan dan menyangkal solusi damai Yaman untuk konflik di negara mereka," tambahnya.
Pompeo menunjuk pada serangan 30 Desember 2020 di sebuah bandara di kota kedua Yaman, Aden, yang menewaskan 26 orang dan disalahkan oleh pemerintah yang didukung Saudi pada Houthi.
Baca juga: Tahun Ini, Aceh Tamiang Sediakan Kelas SDC Khusus untuk Alumni Dayah
Tetapi penunjukan sebagai kelompok teroris diharapkan untuk menakut-nakuti aktor luar dari banyak transaksi dengan otoritas Houthi, termasuk transfer bank dan membeli makanan dan bahan bakar.
Kelompok bantuan serta anggota Partai Demokrat Biden telah memperingatkan.
Langkah tersebut akan sangat menghambat upaya untuk mengatasi yang disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Pompeo bersikeras bahwa penetapan tersebut yang akan mulai berlaku sehari sebelum Biden menjabat pada 19 Januari 2021tidak akan memengaruhi pekerjaan bantuan.
"Kami berencana untuk menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya pada aktivitas kemanusiaan tertentu dan impor ke Yaman," kata Pompeo.
Baca juga: Sekda Nagan Raya Tegaskan CPNS yang Minta Pindah Berarti Pilih Mundur
“Kami telah menyatakan kesiapan untuk bekerja dengan pejabat terkait di Perserikatan Bangsa-Bangsa," katanya.
Ditambahkan, juga dengan organisasi internasional dan non-pemerintah serta donor internasional lainnya untuk mengatasi implikasi ini.(*)