DPR Apresiasi Pemerintah Sediakan Vaksin Covid-19 yang Teruji Klinis

Laporan Fikar W Eda I Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - DPR RI mengapresiasi pemerintah yang telah bergerak cepat dalam menyediakan Vaksin Covid-19 teruji klinis bagi masyarakat.

Keberadaan vaksin merupakan upaya Pemerintah untuk menjalankan tujuan bernegara yaitu melindungi rakyat.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan hal itu dalam Ra[pat Paripurna DPR RI pembukaan masa persidangan ke III 2020-2021, Senin (11/1/2021) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

Puan mengatakan DPR RI akan terus mengawasi persiapan dan pengadaan vaksin yang aman, teruji dan jika telah memiliki ijin dari BPOM serta sertifikasi halal dari MUI.

“Pemberian vaksin harus berjalan secara efektif, menyeluruh dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tukasnya.

Terkait dengan fungsi DPR dalam bidang anggaran, Puan Maharani menyebutkan, meskipun arah ekonomi global maupun domestik diproyeksikan membaik.

Namun risiko ketidakpastian masih sangat tinggi, DPR melalui alat kelengkapan Dewan akan terus memperkuat pelaksanaan APBN 2021 sebagai stimulus pemulihan ekonomi nasional, pemulihan kesejahteraan rakyat, dan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, termasuk mendukung upaya terbaik Pemerintah dalam menyediakan vaksin Covid-19.

Pada 2021, Pemerintah dan DPR telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen. Pencapaian target tersebut akan sangat ditentukan oleh ketersediaan dan efektivitas vaksinasi, konsistensi berbagai upaya pengendalian pandemi, kecepatan dan efektivitas berbagai kebijakan pemulihan ekonomi, serta berbagai agenda reformasi.

Baca juga: Latih Monyet Lebih dari 100 Ekor untuk Petik Kelapa, Sebut Ilmu Turunan dan Raup Uang Jutaan

Baca juga: Kasus Muara Situlen-Gelombang di Agara, Kejati Aceh Tetapkan Lima Tersangka

Baca juga: Banjir Landa Aceh Singkil, Jalan Singkil-Teluk Rumbia Terendam

“DPR menyadari, perlu usaha yang ekstra dari Pemerintah dalam mencapai target tersebut, mengingat capaian tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika pandemi di Indonesia dan di negara-negara lain. Oleh karena itu, kesehatan publik dan pengendalian pandemi harus tetap menjadi prioritas utama agar pembukaan kembali aktivitas ekonomi dapat terjadi secara lebih luas dan aman. Keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat harus berperan bersama dengan ekonomi nasional,” ujarnya.

DPR akan terus mengawasi pengelolaan keuangan negara tahun 2021 ini agar dilaksanakan dengan memenuhi prinsip tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, tepat nilai, tepat guna dan tepat sasaran.(*)