Breaking News:

Berita Banda Aceh

Data Kasus Kekerasan Anak di Aceh Simpang-siur, Begini Penjelasan Komisioner KPPA Aceh

Kasus Kekerasan terhadap anak atau kasus perlindungan anak di Aceh tahun 2020 masih simpang siur.....

For Serambinews.com
Komisioner KPPAA, Firdaus D Nyakdin. 

Hasil penelusuran KPPAA, hanya Kota Banda Aceh yang memiliki halaman web yang mensajikan data perlindungan anak. Walaupun masih terbatas, namun apa yang telah dilaksanakan P2TP2A Kota Banda Aceh, patut mendapat apresiasi dan seharusnya menjadi pembelajaran bagi P2TP2A di kabupaten/kota lain.

Mekanisme pendataan lintas sektor belum terpadu. Secara kelembagaan, ada beberapa instansi pemerintah yang menangani masalah perlindungan anak yang memiliki mekanisme pendataan masing-masing. Misalnya Kepolisian, Mahmakamah Syariyah, Pengadilan Negeri, Dinas Sosial, LPKS, LAPAS Anak, BAPAS, BPBA, DRKA/Dukcapil dan P2TP2A.

KPPAA memahami bahwa mekanisme pendataan masing - masing instansi berbeda, menyebabkan tidak mungkinnya dilakukan upaya untuk penyatuan data dan memang tidak harus satu data. Namun, yang bisa dilakukan adalah mempadu-padankan (mengintegrasi) rekapitulasi data pada satu pintu/lokus pendataan.

Misalnya pada Dinas PPPA Aceh atau Dinas Kominsa Aceh. Sehingga, ketika kita ingin mengakses rekapitulasi data perlindungan anak untuk pembangunan maupun untuk penganggaran misalnya, kita bisa memperoleh semua rekapitulasi data perlindungan anak (lintas sector) hanya dengan mengakses dari satu lokus data.

Dengan demikian, kita tak perlu berkeliling ke semua instansi tersebut untuk mendapatkan rekap data perlindungan Anak. Itupun kalau datanya ada. Kalau data yang diharap tidak ada, tentu akan membutuhkan waktu lebih lama lagi.

Ketidakterpaduan data perlindungan anak ini, bisa dilihat bukan hanya dari segi penyajian rekapitulasi data, tapi juga dari segi bangunan koordinasi pendataan yang belum terlaksana serta belum adanya aplikasi pendataan yang memadai.

KPPAA memberikan salah satu solusi awal untuk merapikan mekanisme data dan pendataan terpadu perlindungan anak. Yaitu agar Pemerintah Aceh melalui leading sektor Dinas PP dan PA Aceh segera mengimplementasikan amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

Dengan kembali melibatkan lintas sektor inti dalam satu tim yang dibentuk lagi secara khusus sebagaimana telah pernah dibentuk sebelumnya.(*)

Baca juga: PAN Aceh Buka Pendaftaran Balon Ketua DPD Kabupaten/Kota, Buka Kesempatan untuk Tokoh Masyarakat

Baca juga: Abu Kuta Krueng Resmikan Dayah Cabang di Bireuen dan Bener Meriah

Baca juga: Akses ke Samar Kilang Sempat “Lumpuh” TNI Bangun Jembatan Darurat

Penulis: Asnawi Luwi
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved