“Kita berharap dengan pemberian dana hibah itu tidak menutup mata melihat kecurangan bahkan bungkam membela hak-hak masyarakat."

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN – Pemberian dana hibah oleh Pemerintah Aceh untuk 100 Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta dan berbagai pihak lainnya mulai memunculkan suara kritis dari sejumlah kalangan.

Salah satu organisasi yang menanggapi dana hibah tersebut adalah Himpunan English Student Association (ESA) Universitas Syiah Kuala (USK).

"Kita menyerukan kepada berbagai elemen untuk mengawasi penggunaan dana hibah itu," kata Ketua ESA-USK, Viky Nur Hakim terkait kucuran dana senilai Rp 9.597.000.000 untuk penanganan Covid-19.

Baca juga: Pustaka Banda Aceh Buka Kembali Layanan Membaca di Tempat Bagi Pengunjung

Menurut Viky Nur Hakim, pada 22 Desember 2020, Gubernur Aceh menetapkan sebanyak 100 Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta mendapatkan dana hibah dengan total Rp 9.597.000.000 dalam rangka penanganan Covid-19.

"Pemberian dana hibah itu didasari Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 426/1675/2020,” tulis Viky Nur Hakim dalam siaran pers-nya yang diterima Serambinews.com, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Tim Peucrok Jaring 27 Pelanggar Protkes di Banda Aceh dan Aceh Besar

Viky Nur Hakim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi pemakaian dana hibah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan oleh pihak penerima.

“Kita berharap dengan pemberian dana hibah itu tidak menutup mata melihat kecurangan bahkan bungkam dalam membela hak-hak masyarakat,” tulis Viky.

Baca juga: Irjen Kemendagri Ajak Pemda Pertajam Pengawasan Penanganan Covid-19

Viky Nur Hakim juga berharap kepada 100 Badan/Lembaga/Organisasi Swasta yang menerima dana hibah tersebut menjadi garda terdepan dalam mengatasi penyebaran Covid-19 serta menjadi motor pelaksanaan vaksinisasi yang sedang digencarkan pemerintah. (*)