Breaking News:

Salam

Trump Berakhir Tragis!

Dalam pemakzulan kedua ini Trump dituduh memicu massa yang menyerbu Kongres pekan lalu setelah ia kembali mengulang klaim tak berdasar

AP
Para fotografer mengabadikan surat pemakzulan Donald Trump di Capitol AS, Washington DC, Rabu (13/1/2021). 

Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat pertama dalam sejarah yang dimakzulkan dua kali. Dalam pemakzulan kedua ini Trump dituduh memicu massa yang menyerbu Kongres pekan lalu setelah ia kembali mengulang klaim tak berdasar bahwa terjadi kecurangan dalam pemilihan presiden. Lima orang meninggal dalam kerusuhan itu.

Saat pemungutan suara, Rabu (13/1/2021), 232 anggota DPR termasuk 10 anggota Partai Republik memilih pencopotan Trump. DPR AS sendiri dikuasai Partai Demokrat yang merupakan oposisi Trump. Pemakzulan ini hanya seminggu menjelang pelantikan presiden terpilih, Joe Biden. Mantan wakil presiden Barrack Obama itu akan dilantik 20 Januari 2021.

"Trump menghasut pemberontakan ini, pemberontakan bersenjata melawan negara kita bersama. Dia harus pergi. Dia jelas dan menghadirkan bahaya bagi bangsa yang kita cintai ," kata Ketua DPR Nancy Pelosy yang dikutip berbagai media.

Anggota DPR dari Demokrat Steny Hoyer menegaskan parlemen harus menolak hasutan, tirani dan pemberontakan yang ditujukkan Trump. "Dan, kita memilih untuk memakzulkan Trump demi Amerika, untuk konstitusi kita, untuk demokrasi dan untuk sejarah."

Meski demikian, sepertinya Senat AS, yang dikuasai Republik belum mengambil keputusan apakah akan melakukan persidangan pemakzulan Trump atau tidak. AS menganut sistem dua kamar, sehingga sidang pemakzulan tak hanya mendapat persetujuan DPR tapi juga Senat dan sebaliknya.

Namun pemimpin Senat Mitch McConnel dari Republik mengatakan tak mungkin sidang digelar. Karena Senat menjadwalkan kembali sesi pertemuan regular di 19 Januari, satu hari sebelum Trumo resmi diganti Biden. "Mengingat aturan, prosedur, dan preseden Senat yang mengatur persidangan pemakzulan presiden, tidak ada kemungkinan bahwa pengadilan yang adil atau serius dapat diselesaikan sebelum Presiden terpilih Biden dilantik minggu depan," katanya.

Selain Trump, Bill Clinton (1998) dan Andrew Johnson (1868) juga menghadapi hal yang sama. Namun meski dimazulkan DPR AS mereka dibebaskan Senat. Seperti yang kita ketahui, pada Februari 2020 Trump dibebaskan Senat dalam sidang impeachment untuk dua artikel yang disangkakan.

Pada artikel pertama impeachment yakni penyalahgunaan kekuasaan, dia dibebaskan dengan suara 52‑48. Pada artikel kedua terkait obstruksi Kongres, presiden dibebaskan dengan suara 53‑47.

Di AS, Kongresnya terbagi dalam dua kamar, yaitu House Of  Representative (DPR) dan Senat. Keseluruhan anggota Kongres berjumlah 535 orang. Anggota House of Representative sebanyak 435 orang. Pada saat ini anggota dari Partai Demokrat mendominasi House of Representative dengan kekuatan 233 orang, sedangkan Partai Republik sebanyak 197 orang. Sisanya dari unsur independen.

Sebetulnya, upaya melengserkan Trump yang sudah bergaung kuat sejak akhir 2018, bukan hanya dilakukan secara konstitusional melalui DPR dan Senat. Akan tetapi, di luar itu sejumlah media massa berpengaruh, pakar politik Amerika dan dunia juga sudah bersuara meminta Trump mundur.

Dari kawasan Asia Tenggara, misalnya, politisi senior Malaysia, Dr Mahathir Mohammad, berkali-kali secara tegas mendorong Trump supaya mengundurkan diri, antara lain karena sudah membangun “perang dagang konyol” dengan Cina.

Di dalam negeri sendiri, Trump juga tersudutkan oleh pendapat sejumlah profesor hukum. Adalah Noah Feldman (Prof Hukum dari Universitas Harvard), Michael Gerhart  (Prof Hukum dari University of North Carolina), dan Pamela Karlan (Prof Hukum dari Stanford University) yang mangatakan “Berdasarkan kesaksian dan bukti, Presiden Trump sudah melakukan kejahatan yang layak dimakzulkan karena menyalahgunakan posisinya sebagai Presiden AS. Mereka menyebut, tuduhan kejahatan politik Trump, termasuk suap serta menghalangi peradilan dan kongres lebih buruk daripada kesalahan presiden manapun. “Jika kita tidak dapat memakzulkan presiden yang menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi, kita tidak lagi hidup dalam demokrasi ‑ kita hidup dalam monarki atau kediktatoran,” tambah Feldman.

Karena itulah, banyak pengamat mengatakan Trump harus mengakhir jabatannya secara tragis!?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved