Breaking News:

Keuchik Pakai Dana Desa untuk Kebutuhan Pribadi

Rp 1,3 miliar lebih dana desa tahun 2017 dan 2018 Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara yang dicairkan dalam 10 kali

For Serambinews.com
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Pipuk Firman Priyadi MH 

LHOKSUKON – Rp 1,3 miliar lebih dana desa tahun 2017 dan 2018 Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara yang dicairkan dalam 10 kali ternyata disimpan dan sebagian besar digunakan untuk kebutuhan pribadi keuchik. Bahkan, 13 item kegiatan selama dua tahun tersebut tidak direalisasikan sepenuhnya.

Hal itu terungkap dalam berkas perkara kasus dugaan korupsi yang ditangani penyidik Reskrim Polres Lhokseumawe ketika dilimpahkan ke Kejari Aceh Utara, Kamis (14/1/2021). Kasus itu menjerat Saifuddin ketika masih menjabat sebagai Keuchik Desa Mee Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara. Kini pria tersebut masih ditahan penyidik Polres Lhokseumawe.

“Kemarin dilimpahkan lagi berkas kasus tersebut oleh penyidik. Saat ini, berkas perkara kasus korupsi tersebut sedang diteliti oleh jaksa,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Utara, Pipuk Firman Priyadi MH kepada Serambi, Sabtu (16/1/2021). Sebelumya dikembalikan jaksa, kata Pipuk, karena masih ada yang perlu dilengkapi.

Disebutkan, Gampong Meunasah Mee tahun 2017 mendapat dana desa yang bersumber dari APBN Rp 740.9juta, dan 2018 menerima Rp 652,4 juta. Dana desa tahun 2019 itu dicairkan keuchik dalam 10 kali bersama bendahara gampong berinisial SW. Namun, dana tersebut disimpan oleh keuchik, dan pelaksanaan kegiatan juga dilakukan sendiri.

Bahkan, lima kegiatan pada tahun 2017 tidak direalisaikan sepenuhnya. Antara lain penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah Rp 4,6juta, honorarium tim penyusun Rancangan Program/Kegiatan Pembangunan Gampong sebesar Rp 2,4 juta. Bimbingan Teknis bagi Aparatur Gampong Rp 8,7juta, dana penyertaan modal gampong Rp 165juta, dan tunggakan pajak Rp 41 juta.

Menurut Pipuk, kekurangan pelaksanan kegiatan tersebut sebesar Rp 222,2juta lebih. Begitu juga dengan tahun 2018, dari Rp 652,4 juta dana desa, kekurangan pelaksanaan kegiatan mencapai Rp 302 juta. Masing-masing pembangunan jaringan listrik Rp 126 juta, pembangunan MCK Rp 58 juta, serta penyediaan makanan sehat Rp Rp 2,5 juta.

Kemudian pengelolaan dana posyandu Rp 2,7 juta, insentif guru balai pengajian Rp 6 juta, dana rencana pembangunan gampong Rp 2,4 juta, bimbingan teknis  bagi aparatur Rp 4 juta, dana penyertaan modal gampong Rp 77 juta, serta tunggakan pajak 2018 tak disetor Rp 23 juta.

“Berdasarkan hasil audit dari inspektorat, total kekurangan pelaksanaan kegiatan selama dua tahun tersebut mencapai Rp 524,9 juta,” ujar Pipuk Firman Priyadi.

Kasus dugaan korupsi dana desa tersebut mulai diselidiki Penyidik Reskrim Polres Lhokseumawe setelah puluhan warga Desa Meunasah Mee Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara pada 19 Maret 2019 mendatangi Mapolres Lhokseumawe untuk melaporkan dugaan penggelapan dana desa tersebut, salah satunya dana penyertaan modal untuk BUMG.

Setelah memulai proses penyeidika panjang, pada Oktober 2020 penyidik menetapkan Saifuddin sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun, keuchik beberapa kali tidak memenuhi panggilan. Pada akhir 2020, polisi berhasil menangkap Saifuddin untuk menjalani pemeriksaan dan kemudian ditahan.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved