Breaking News:

Opini

Menyelamatkan Aset Aceh di Pulau Jawa

Aset bagi suatu negara dan daerah sangat penting keberadaannya baik untuk masa kini maupun masa mendatang

For: Serambinews.com
Almuniza Kamal, S.STP, M.Si,  Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh 

Oleh Almuniza Kamal, S.STP, M.Si,  Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh

Aset bagi suatu negara dan daerah sangat penting keberadaannya baik untuk masa kini maupun masa mendatang. Aset tersebut bisa berada di dalam maupun luar daerah. Seperti Pemerintah Aceh yang memiliki aset di beberapa daerah, salah satunya di Pulau Jawa. Aset Pemerintah Aceh di Jawa baik berupa tanah maupun bangunan dan sudah memiliki sertifikat hak kepemilikan yang perlu diselamatkan mulai dari Kantor Pemerintah Aceh di Jakarta, hingga sejumlah asrama mahasiswa.

Di Jakarta, ada tiga mess yang sudah menjadi aset Pemerintah Aceh yaitu Mess Aceh Cikini/Gondangdia, Mess Aceh Indramayu 1, dan Mess Aceh Cipinang. Mess Aceh Cikini yang terletak di Jalan RP Soeroso Nomor 14, Cikini, Jakarta Pusat, berdiri di lahan 2.242 meter persegi dengan luas bangunan 4.933,66 meter persegi, mulai dibangun pada 2009 pada masa pemerintahan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar.

Gagasan mendirikan mess tersebut muncul ketika Aceh dipimpin Azwar Abubakar dan pengadaan tanahnya dilakukan pada masa Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Mustafa Abubakar. Sementara gedung delapan lantai dengan kapasitas 65 kamar tidur, serta lahan parkir untuk 75 mobil itu, diresmikan Gubernur Irwandi Yusuf dan difungsikan pada masa pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf.

Selanjutnya, Mess Aceh Indramayu 1, yang berlokasi di Jalan Indramayu Nomor 1-3 Menteng, Jakarta Pusat. Tanah dan bangunan seluas 491 meter persegi itu, disertifikatkan pada November 2019. Atas jaminan surat pernyataan dari Nova Iriansyah yang saat itu

menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) memulai proses pengeluaran dan penetepan sertifikat sejak Juni 2019 hingga selesai.

Aset ini ditafsir bernilai sekitar Rp73 miliar. Saat ini, gedung dua lantai seluas 960 meter persegi itu dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh sebagai mess khusus pimpinan.

Gedung itu dibangun tahun 1970 atas prakarsa tokoh-tokoh Aceh masa itu seperti A Muzakkir Walad, A Madjid Ibrahim, Ibrahim Abdullah, Ibrahim Hasan, S Ibrahim Husin, dan M Hasan Basry. Pembangunannya dilakukan oleh Zulkarnaini Ali (Ketua), Anis Idham, dan S Ibrahim Husin, Sjahnoeran Oemar. Adapun perencanaannya melibatkan Ismael Sofjan (arsitektur), Lian Sahar (interior), serta bantuan dari PN Pertamina Pengusaha Aceh dan KP4BS. Gedung tersebut direnovasi lagi pada tahun 1994/1995.

Terakhir, Mess Aceh Cipinang yang berada di Jalan Cipinang Kebembem V Nomor B2, Kelurahan Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Tanah seluas 328 meter persegi itu memperoleh sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 10 Februari 2020. Mess Aceh Cipinang yang merupakan rumah dinas Kepala BPPA, saat ini difungsikan sebagai rumah singgah bagi masyarakat Aceh yang sakit dan tidak mampu saat berobat di Jakarta.

Sebelum menjadi aset Pemerintahan Aceh, mess ini awalnya milik Departemen Dalam Negeri. Kemudian, dibeli oleh Pemerintah Aceh pada Oktober 1984 seperti terlampir dalam surat perjanjian jual beli. Pembelian itu dilakukan pada masa Gubernur Aceh dijabat oleh Teuku Mohammad Hadi Thayeb periode 1981-1986. Lalu, pada masa Gubernur Aceh Ibrahim Hassan (periode 1986-1993), di atas tanah yang terdapat bangunan induk seluas 191,36 meter persegi itu, dijadikan rumah dinas Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh (saat ini BPPA) dan Mess Aceh Cipinang.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved