Sempat Menolak Vaksin Covid-19 Sinovac, Begini Nasib Anggota Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning Kini

Sempat dimarahi oleh sang sekjen, Ribka Tjiptaning, anggota Fraksi PDIP yang menolak program vaksin covid-19 Sinovac kini digeser dari Komisi IX

Editor: Amirullah
Twitter
Ribka Tjiptaning 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA -- Politikus PDIP Ribka Tjiptaning, beberapa waktu lalu mengeluarkan pernyataan mengejutkan.

Ia degan tegas menolak diVaksin Covid-19.

Kata-kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk menertibkan anggotanya yang menolak vaksinasi Covid-19 kini mulai terbukti.

Sempat dimarahi oleh sang sekjen, Ribka Tjiptaning, anggota Fraksi PDIP yang menolak program vaksin covid-19 Sinovac kini digeser dari Komisi IX (komisi kesehatan) ke Komisi VII (pertambangan).

Dengan latar belakang seorang dokter, Ribka telah bertahun-tahun menjadi anggota Komisi IX bahkan ia sempat menjadi ketua komisi tersebut selama beberapa periode.

Namun nasibnya kini mulai berubah setelah dirinya lantang menolak divaksin Covid-19 buatan Sinovac.

Rotasi atau pemindahan penugasan tersebut, diketahui dari salinan surat yang diterima Tribunnews.com, pada Senin (18/1/2021) malam.

Baca juga: Beredar Pesan Berantai Vaksinasi Covid-19 Jokowi Gagal, IDI Buka Suara

Baca juga: Ini Penjelasan Dokter 4 Tahapan Program Vaksinasi Covid-19

Surat Fraksi PDIP DPR bernomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022, terkait perubahan penugasan di Alat Kelengkapan Dewan dan ditujukan kepada pimpinan DPR RI.

()

Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 dalam program vaksinasi massal secara gratis di Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2021) pagi. Vaksin yang disuntikkan kepada Presiden Jokowi adalah vaksin CoronaVac buatan Sinovac Life Science Co Ltd yang bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero). Sebelum disuntik vaksin, Presiden Jokowi terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan verifikasi data, serta penapisan kesehatan, antara lain pengukuran suhu tubuh dan tekanan darah. Vaksinasi tersebut menjadi titik awal pelaksanaan vaksinasi nasional di Indonesia sebagai salah satu upaya penanganan pandemi Covid-19. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Laily Rachev (Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Laily Rachev)

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto, pada 18 Januari 2021.

Sebelumnya, Ribka ditugaskan menjadi anggota Komisi IX yang mempunyai ruang lingkup di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.

Ia dipindahkan ke Komisi VII dengan ruang lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi.

Selain Ribka, Fraksi PDIP DPR juga merotasi empat anggotanya yang lain, yaitu Johan Budi Sapto Pribowo dari Komisi II ke Komisi III.

Kemudian, Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III, Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI, serta Ihsan Yunus dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.

Baca juga: VIDEO - Presiden Turki Erdogan Disuntik Vaksin Asal China, Bersama Anggota Partai AK

Baca juga: Viral! Akibat Terlalu Sibuk Kerja, Wanita Ini Lupa Punya Rumah Seharga 1,5 M, Dibeli 3 Tahun Lalu

Sebelumnya, Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19 saat rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

Dimarahi sekjen

Ribka menceritakan bahwa dirinya sempat dimarahi oleh Hasto.

Namun ia tetap pada pendiriannya menolak vaksin Sinovac.

"Kalau saya sih berdasarkan pengalaman ya. Waktu aku Ketua Komisi IX kan aku paparin. Makanya di wartawan kan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal. Jadi orang salah persepsi. Jadi cuma Tjiptaning menolak vaksin. Nah, saya partai pemerintah. Jadi Pak Hasto marah-marah sama sayalah. Tapi ya itu sih resiko ya," ujar Ribka, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Ribka menegaskan penolakannya bukan tanpa dasar. Latar belakangnya sebagai seorang dokter menjadi alasannya.

()

Tenaga kesehatan menjalani vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Umum (RSU) Bungsu, Jalan Veteran, Kota Bandung, Senin (18/1/2021). Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di pos layanan ini dari 14, 15, dan 18 Januari 2021 berjalan lancar, sudah diikuti lebih dari 70 tenaga kesehatan di lingkungan RSU Bungsu dan beberapa tenaga kesehatan dari sejumlah rumah sakit di Kota Bandung. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Dia mengatakan sebagai dokter dirinya disumpah untuk melindungi pasien. Karenanya itu membuat Ribka lebih tak mudah menerima apapun terkait masalah kesehatan, termasuk soal vaksin.

"Aku dokter, tentunya sudah tahulah basic dokter dari sisi kesehatan. Tentunya sumpah dokter itu kan melindungi pasien, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat, melindungi rakyatnya. Jadi sudah dokter, sebagai wakil rakyat. Jadi apa-apa juga, kalau tentang kesehatan, aku tidak gampang terima," tegasnya.

Menurutnya, ini bukan pertama kali dirinya menolak dan tidak menerima hal yang berbau kesehatan.

Ribka mengungkap dirinya juga tak mau menandatangani vaksin flu burung saat masih menjadi Ketua Komisi IX DPR RI.

Ribka rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)."

"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka.

Baca juga: VIDEO Viral! Diejek Soal Rumahnya Terbuat dari Kayu, Pemuda Ini Malah Bangga dan Beri Home Tour

Ditertibkan

Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR akan menertibkan setiap anggota dewan yang tidak sejalan dengan dengan arahan partai.

Hal tersebut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto menyikapi sikap Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning menolak divaksin Covid-19.

"Semua pasukan yang di luar barisan, pimpinan fraksi akan menertibkan. Dijamin tegak lurus arahan partai," ujar Bambang saat dihubungi, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Bambang menjelaskan, penertiban terhadap kader yang tidak searah dengan kebijakan partai, bukan diberikan sanksi tertulis maupun lisan, tetapi diarahkan agar satu suara.

"Tidak ada sanksi, tertib pikirannya, tertib barisannya," ucap Bambang.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19.

Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya. . (Seno Tri/Chaerul Umam)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Nasib Anggota Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning Setelah Menolak Vaksin Covid-19 Sinovac

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved